Korupsi e-KTP

Golkar Harus Pilih: Relakan Setya Novanto atau Lawan Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 25 November 2017
Golkar Harus Pilih: Relakan Setya Novanto atau Lawan Rakyat

Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Screenshot youtube/soksitv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Partai Golkar saat ini sedang berada dalam kondisi 'buah simalakama' atau serba salah. Pasalnya, Golkar harus memilih, merelakan Ketua Umumnya Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK atau melawan rakyat.

Menurut Ujang, sikap Golkar yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR saat ini sama saja dengan sikap yang melawan kehendak rakyat.

"Saya kira kita semua tahu, bahwa rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," kata Ujang, Sabtu (25/11).

Ujang Komarudin menambahkan, pemberitaan tersebut bukan malah mengangkat popularitas Partai Golkar, malah itu merupakan kampanye hitam gratis bagai Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut.

Pengamat Politik Lulusan Program Doktor Universitas Indonesia ini juga menyadari bahwa Novanto masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Novanto mugkin saja memegang kartu AS di Internal Golkar, tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya," ujar dia.

Novanto harus menyadari, kasus hukum yang dihadapinya saat ini membuat citra dan elektabilitas Partai yang dipimpinnya menjadi merosot. Bahkan, kata Ujang, Novanto harus tahu bahwa DPR juga di mata masyarakat bagaikan lembaga legislatif yang tidak lagi mewakili suara rakyat.

"Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," tegas Ujang.

Untuk itu, Menurut Ujang Partai Golkar harus memilih, mempertahankan Novanto atau melawan rakyat. Jika tetap mempertahankan Novanto, kata Ujang, konsekuensinya Golkar akan mendapat hukuman dari rakyat di Pilkada dan Pilpres nanti.

"Partai Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 nanti jika masih mempertahankan Novanto," pungkas Ujang Komarudin.(Pon)

#Partai Golkar #Setya Novanto #Korupsi E-KTP #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Bagikan