Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR
Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memenuhi panggilan KPK. (ANTARA/Imam B/am)
MerahPutih.com - Partai Golkar diminta untuk segera mencopot Azis Syamsuddin dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.
Pasalnya, Azis Syamsuddin diduga terlibat tiga kasus suap penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permintaan itu disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS. Ia menyayangkan Partai Golkar belum mengambil tindakan atas keterlibatan Aziz dalam sejumlah kasus di KPK.
Baca Juga:
Eks Penyidik KPK AKP Robin Bantah Terima Uang dari Azis Syamsuddin
"Sebaiknya Partai Golkar sudah mengambil tindakan kepada Aziz dengan mencopot dari posisi sebagai Wakil Ketua DPR," kata Fernando dalam keterangannya, Selasa (14/9).
Menurut Fernando, Partai Golkar akan dihukum masyarakat pada Pemilu 2024 kalau tidak segera mencopot Aziz Syamsuddin dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.
"Ada apa dengan Aziz sehingga Airlangga Hartanto mempertahankan posisi Aziz walaupun disebut terlibat dalam suap penanganan perkara," ujarnya.
Masyarakat, lanjut Fernando, akan menilai bahwa partai berlambang pohon beringin itu tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
"KPK juga diharapkan segera menetapkan status Aziz Syamsuddin supaya tidak jelas berkepanjangan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba