Andika Pratama
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah disorot soal adanya potensi konflik kepentingan.
Kini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), mulai menelusuri soal ada tidaknya pelanggaran para hakim yang diduga memutus perkara yang dianggap menguntungkan bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka itu.
Baca Juga
PKS Solo Soroti Jabatan Gibran Rawan Mobilisasi PNS di Pilpres 2024
Praktisi hukum Petrus Selestinus menuturkan, ada potensi Gibran tak jadi ikut Pilpres jika Majelis Kehormatan yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu menemukan adanya dugaan pelanggaran etik.
"Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, itu ibarat bayi yang lahir mati. Alasannya karena pada saat amarnya diucapkan Anwar Usman, maka saat itu juga putusan MK dimaksud langsung berstatus sebagai putusan yang tidak sah," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (30/10).
Menurut Petrus, secara norma, hanya ada dua alasan yang membuat Putusan MK kehilangan sifat final and binding.
Pertama, jika Ketua Majelis Hakim Konstitusi tidak memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003, yaitu Putusan MK diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan pasal 28 ayat (6), tentang MK, yang menyatakan "tidak terpenuhi ketentuan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Baca Juga
Politisi Golkar Sebut Gibran Beri Inspirasi Anak Muda Jadi Pemimpin
Kedua, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (5) maka sesuai ketentuan pasal 17 ayat (6) UU No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Hakim Konstitisi bisa dinyatakan tidak sah.
"Dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Petrus.
Sehingga, dengan segala akibat hukumnya, adalah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Bacapres-Bacawapres 2024 berpotensi tidak sah.
"Begitu pula dengan KPU, di mana KPU dalam keputisannya nanti bisa menolak mengesahkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat umur 40 tahun," ungkap Petrus.
Ia menyebut, KPU tidak perlu membuat PKPU untuk melaksanakan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, karena putusan MK dimaksud tidak sah sejak diucapkan.
Ia berharap, KPU harus berani mengambil posisi dalam pencawapresan Gibran R. Raka dan memberi kesempatan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju untuk mengganti Bacawapres pengganti.
"Apakah Airlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan atau siapa pun," sebut Petrus yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini. (Knu)
Baca Juga
Jateng Penentu Target Menang Satu Putaran, Gibran Akui Gempur Kandang Banteng
