Geruduk DPR, Kelompok Tani Sebut RUU Pertanian Tidak Prorakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 September 2019
Geruduk DPR, Kelompok Tani Sebut RUU Pertanian Tidak Prorakyat

Demo mahasiswa dan Serikat Petani Indonesia di depan Gedung MPR/DPR. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aliansi Mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di gedung DPR hari ini bersama massa petani juga bakal menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai bermasalah.

Massa petani dan mahasiswa sendiri tiba pada pukul 08.20 WIB di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Massa mahasiswa yang mengenakan pakaian serba kuning ini tiba menggunakan dua bus dari Sukabumi. Sementara itu kendaraan taktis Korps Brimob telah disiagakan. Barrier beton dan kawat berduri telah dipasang di depan pagar Gedung DPR.

Baca Juga

RUU Pertanian Timbulkan Ambiguitas Hak Ulayat dan Hukum Adat

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, dalam RUU Pertanahan misalnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut justru bertentangan dengan amanat UUPA (Pokok-pokok Agraria) No 5 Tahun 1960. Seperti kewenangan hak pengelolaan, kepemilikan bagi orang asing, serta beberapa pasal lainnya.

Penolakan RUU Pertanian

"Apabila RUU Pertanahan dipaksakan untuk disahkan, hal ini justru akan mempersulit pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang menjadi prioritas dari pemerintahan Joko Widodo saat ini," ujar Henry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/9).

Dia menyebut banyak pasal-pasal yang diatur dalam RUU-RUU tersebut justru bertentangan dengan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan saat ini.

Henry menilai harusnya pemerintah dan DPR menyelaraskan UU yang dibuat terkait pertanian dengan UUPA dan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP). Dia menyebut deklarasi itu sudah mengatur secara ideal perlindungan dan pemberdayaan hak-hak petani.

Baca Juga

DPR Khianati Rakyat Jika Ngotot Revisi UU KPK

"UNDROP sudah ideal karena isinya mengatur perlindungan dan pemberdayaan hak-hak petani dan orang yang bekerja dipedesaan. DPR harus menjadikan UNDROP sebagai acuan dalam perumusan peraturan mulai dari tingkat nasional hingga kebijakan di tingkat lokal," tuturnya.

Dia juga mendukung agar pemerintah fokus terhadap agroekologi. Menurutnya, bencana kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi saat ini merupakan dampak dari cara bertani yang merusak alam.

"SPI telah memulainya dengan mendorong petani anggotanya untuk menanam tanaman tidak tergantung kepada pasar global dan mudah terpapar kebakaran, lebih mendorong pertanian agroekologis yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional," jelasnya.

Para petani dan mahasiswa membawa poster dan bendera SPI yang diikatkan pada bambu. Poster bertuliskan antara lain "Hentikan Pengesahan RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan" dan "Agroekologi Solusi Atasi Perubahan Iklim".

Baca Juga

Amankan Aksi Demo Mahasiswa di DPR, TNI Terjunkan 800 Personel

"DPR tidak paham bagaimana petani saat ini. Sudah sepantasnya tani dan anak muda Indonesia menolak Undang-Undang Pertanahan. Sudah sepantasnya tidak takut digusur," ujar orator di atas mobil komando.

Saat ini, arus lalu lintas di jalan Gatot Subroto masih lancar mengingat massa juga belum terlalu padat. (Knu)

#Demo Buruh #Demo Mahasiswa #Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Indonesia
GNTI Bersiap Panen Raya 1.500 Hektare Jagung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Program pengembangan jagung di area seluas 1.500 hektare ini merupakan salah satu upaya konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
GNTI Bersiap Panen Raya 1.500 Hektare Jagung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
Pembangunan PLTS Jangan Sampai Korbankan Pertanian, Pakar: Konsep Agrivoltaics Sangat Relevan
Konsep agrivoltaics memungkinkan penggunaan lahan ganda, di mana pertanian dan produksi listrik surya berjalan beriringan di ruang yang sama.
Frengky Aruan - Senin, 06 April 2026
Pembangunan PLTS Jangan Sampai Korbankan Pertanian, Pakar: Konsep Agrivoltaics Sangat Relevan
Indonesia
Viral Pria Maki Polisi, UI Bantah Pria Berjas Almamater Kuning Sebagai Mahasiswanya
Dari hasil penelusuran lebih lanjut pada sistem pendataan resmi, diketahui bahwa individu tersebut berstatus sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi lain.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Maret 2026
Viral Pria Maki Polisi, UI Bantah Pria Berjas Almamater Kuning Sebagai Mahasiswanya
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Program ini diharapkan mampu memulihkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Bagikan