Frengky Aruan
MerahPutih.com - Perdebatan panjang mengenai pemilihan antara pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan perlindungan lahan sawah dinilai perlu segera diakhiri.
Indonesia didorong untuk meninggalkan logika "hitam-putih" yang membenturkan kepentingan energi bersih dengan kedaulatan pangan.
Pakar hukum, Andrie Taruna, mengungkapkan bahwa solusi integrasi melalui konsep Agrovoltaic atau agrivoltaics menjadi sangat relevan bagi masa depan Indonesia.
Konsep ini memungkinkan penggunaan lahan ganda, di mana pertanian dan produksi listrik surya berjalan beriringan di ruang yang sama.
"Negara modern tidak dibangun dengan logika memilih satu kebutuhan strategis lalu mengorbankan yang lain. Ia dibangun dengan kemampuan merancang integrasi," kata Andrie dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/4).
Menurut Andrie, cara berpikir yang memaksa Indonesia memilih satu kebutuhan strategis dan mengorbankan yang lain adalah penghambat kemajuan. Negara modern seharusnya mampu merancang integrasi yang cerdas.
"Saatnya Indonesia berhenti mempertentangkan energi dan pangan. Ruang tidak lagi dilihat secara kaku sebagai pilihan ‘ini atau itu’, melainkan sebagai medium yang dapat menampung dua kepentingan strategis sekaligus selama dirancang dengan disiplin," ujar Andrie.
Baca juga:
Jakarta Siapkan 3 PLTSa, Gunungan Sampah Bantargebang 54 Juta Ton Jadi Sorotan
Ia menambahkan, jika pengembangan PLTS terus terpaku pada model ground-mounted konvensional yang mengambil ruang secara eksklusif, maka konflik dengan sektor pertanian akan selalu terjadi.
Pada model ini, panel surya dipasang dengan konfigurasi tertentu sehingga aktivitas pertanian tetap dapat berlangsung di bawah atau di antara strukturnya.
"Dengan pendekatan seperti ini, ruang tidak lagi dilihat secara kaku sebagai pilihan ini atau itu, melainkan sebagai medium yang dapat menampung dua kepentingan strategis sekaligus selama dirancang dengan disiplin," tuturnya.
Meski menawarkan jalan keluar, Andrie menegaskan bahwa agrovoltaic bukan "slogan ajaib" yang bisa diterapkan tanpa aturan ketat. Model ini menuntut presisi tinggi mulai dari ketinggian panel, jarak antar baris untuk cahaya, hingga kesesuaian jenis tanaman.
"Bila fungsi pertanian menurun drastis atau hilang, maka itu bukan integrasi, melainkan alih fungsi yang dibungkus istilah baru," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk hadir sebagai perancang regulasi yang mampu membedakan antara alih fungsi lahan yang merusak dengan pemanfaatan ganda yang justru memperkuat fungsi utama sawah.
Baca juga:
Pengelolaan PLTSa Putri Cempo Belum Maksimal, Wakil Ketua MPR Singgung Revisi Perpres Sampah
Selain aspek hukum dan teknologi, Andrie menyoroti posisi petani yang harus menjadi pusat desain kebijakan. Ia mewanti-wanti agar pembangunan energi bersih di pedesaan tidak melahirkan ketimpangan baru.
"Dalam model agrovoltaic, petani harus memperoleh manfaat nyata: pendapatan pertanian tetap berjalan, ada tambahan nilai dari pemanfaatan energi, kontrak bersifat adil, dan posisi tawar mereka dijaga," lanjut Andrie.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa agrovoltaic adalah bagian dari strategi diversifikasi nasional bersama PLTS atap dan terapung. Tujuannya adalah membangun model pembangunan nasional yang bekerja dengan keseimbangan, bukan pertentangan.
"Kita sedang membangun model baru pembangunan nasional—model yang tidak bekerja dengan pertentangan, tetapi dengan keseimbangan," pungkasnya. (Knu)
