Gerindra Nekat Ajukan Cawagub DKI Sendiri Karena PKS Terkesan Tak Serius

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 09 November 2019
Gerindra Nekat Ajukan Cawagub DKI Sendiri Karena PKS Terkesan Tak Serius

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Gerindra membantah telah melanggar kesepakatan dengan PKS karena mengajukan 4 nama lain sebagai Wagub DKI. Gerindra mengajukan nama lagi karena ingin proses pemilihan Wagub DKI segera rampung.

"Ini kenapa gini? Karena kita lihat setahun macet masa mau kita biarin? Ingkar janjinya di mana?," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik kepada wartawan, Sabtu (9/11).

Baca Juga:

Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub

Sejak Sandiaga Uno mundur untuk maju Pilpres 2019, pihaknya menilai belum ada sosok pengganti yang tepat.

"Kemudian kita melihat setahun ini macet. Kalau macet mestinya secara apa? Ini harus kita evaluasi dong. Macetnya kalau evaluasi itu kan cuma dua pendekatannya, satu pada figur, dua pada komunikasi. Di DPRD enggak cuma Gerindra sama PKS, ada fraksi lain gitu," jelas Taufik.

Taufik Gerindra bersama anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD juga menegaskan polemik posisi wagub DKI bukan semata-mata masalah jatah untuk PKS. Targetnya, posisi pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan sudah harus terisi pada 2020 mendatang.

"Ini kan bukan soal jatah-jatah, kita sudah sepakat kita kasih ke PKS kemarin, tapi kemudian enggak jalan kita mau apain? Kenapa sih enggak mau berani mengoreksi diri? Itu mestinya kita koreksi secara terbuka," tegas Taufik.

Baca Juga:

Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Dari empat nama yang diajukan Gerindra, Taufik menyebut belum ada respons apa pun dari PKS. "Ya kita kirim ke PKS, tinggal PKS yang milih, (tapi) belum (ada jawaban PKS)," tutur Taufik. (Knu)

#Gerindra #PKS #Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan