Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 November 2019
 Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Sekelompok warga yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara demo di Balai Kota Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah sekelompok warga yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menggeruduk kantor Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di depan halaman Balai Kota, Jumat (8/11).

Laman apbd dki jakarta tak bisa diakses publik
Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

Siska menduga keputusan Gubernur Anies tak mengunggah dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal anggaran-anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," jelas dia.

Siska menuturkan, permintaan itu dilancarkan berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa tak masuk akal seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar.

Kemudian alat tulis kantor seperti bolpoin yang dianggarkan sebesar Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," tutupnya.

Baca Juga:

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Ntar belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

#APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Bagikan