Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 November 2019
 Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS

Sekelompok warga yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara demo di Balai Kota Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah sekelompok warga yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menggeruduk kantor Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di depan halaman Balai Kota, Jumat (8/11).

Laman apbd dki jakarta tak bisa diakses publik
Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

Siska menduga keputusan Gubernur Anies tak mengunggah dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal anggaran-anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," jelas dia.

Siska menuturkan, permintaan itu dilancarkan berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa tak masuk akal seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar.

Kemudian alat tulis kantor seperti bolpoin yang dianggarkan sebesar Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," tutupnya.

Baca Juga:

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Ntar belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

#APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Standar Keselamatan Diduga Tak Dipenuhi, Pemprov DKI akan Evaluasi Seluruh Gedung Setelah Insiden Kebakaran Terra Drone
Pemprov DKI akan mengecek ulang standar keselamatan seluruh gedung di Jakarta setelah kebakaran Terra Drone memakan korban. Ada dugaan pelanggaran bangunan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
Standar Keselamatan Diduga Tak Dipenuhi, Pemprov DKI akan Evaluasi Seluruh Gedung Setelah Insiden Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Pramono Anung Resmikan Embung Lapangan Merah, Klaim Mampu Kurangi Banjir hingga 69 Persen
Pramono Anung meresmikan Embung Lapangan Merah yang mampu mengurangi banjir hingga 69 persen dan menghadirkan ruang publik baru di Jagakarsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Pramono Anung Resmikan Embung Lapangan Merah, Klaim Mampu Kurangi Banjir hingga 69 Persen
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta: Pembahasan UMP 2026 Segera Rampung, Tinggal Finalisasi
Gubernur DKI Pramono Anung menyebut pembahasan UMP DKI 2026 hampir final. Perbedaan usulan buruh dan pengusaha jadi alasan finalisasi masih berlanjut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Gubernur DKI Jakarta: Pembahasan UMP 2026 Segera Rampung, Tinggal Finalisasi
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Perbaikan Tanggul Jakarta Dipercepat, Libatkan Banyak Kementerian
Gubernur DKI meminta koordinasi lintas lembaga untuk memperbaiki enam titik tanggul bocor di pesisir Jakarta, termasuk Muara Baru yang sempat viral.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Gubernur Pramono Minta Perbaikan Tanggul Jakarta Dipercepat, Libatkan Banyak Kementerian
Indonesia
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Pemprov DKI menyiapkan berbagai aktivitas untuk menyambut Natal 2025, mulai dari lomba dekorasi, diskon mal, hingga konser terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Indonesia
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Menjelang perayaan Nataru, harga pangan di Jakarta dipastikan stabil. Gubernur Pramono menyebut inflasi terkendali menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Indonesia
Pramono Anung Instruksikan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga Awal Tahun 2026
Jakarta siaga cuaca ekstrem. Gubernur Pramono perintahkan mitigasi banjir, kesiapan alat, dan potensi modifikasi cuaca.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Anung Instruksikan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga Awal Tahun 2026
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
Reuni 212 di Monas, Gubernur Pramono Imbau Warga Jaga Keamanan Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung mengimbau peserta Reuni 212 menjaga keamanan Jakarta. Acara digelar di Monas pada 2 Desember dengan pengalihan arus lalu lintas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Reuni 212 di Monas, Gubernur Pramono Imbau Warga Jaga Keamanan Jakarta
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Bagikan