Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

MerahPutih.com - Polemik pembengkakan anggaran KUA-PPAS 2020 masih berlanjut. Kali ini dikomentari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ia meminta Gubernur Anies tak menyalahkan sistem e-budgeting yang diwarisi gubernur sebelumnya

Hal itu ditegaskan Prasetyo lantaran Anies mengeluhkan sistem e-budgeting yang dimiliki Pemprov DKI karena tak bisa memverifikasi anggaran yang janggal dalam penyusunan KUA-PPAS.

Baca Juga

Gaduh Anggaran Jakarta, Anies Dinilai Tidak Konsisten

Seharusnya kata Prasetyo, Gubernur Anies menyisir dan menelisik dahulu penyusunan anggran KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020 sebelum dibahas di DPRD DKI. Bila ada anggaran yang 'ajaib' bisa dikoreksi.

"Jadi, kita minta pak anis jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda," kata Prasetyo Edi Marsudi, Jumat (1/11).

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mengaku bahwa pihaknya belum menerima revisian pengadaan anggaran KUA-PPPAS 2020 dari Gubernur Anies. Padahal anggaran tersebut sudah lama direvisi yang semula sebesar Rp 95,9 triliun kemudian turun menjadi Rp 89,44 triliun.

Baca Juga

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

"Saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang di revisi pak Anies," jelasnya.

Prasetyo pun berpesan kepada SKPD dan Gubernur Anies untuk lebih teliti dalam lagi menyusun KUA-PPAS, jangan sampai anggaran yang kontroversi seperti lem aibon dan bolpoint tak ada lagi. Eksekutif juga harus menyisir anggaran sebelum dilakukan pembahasan dengan DPRD.

Baca Juga

Anies Bandingkan Gaya Kepemimpinan, PDIP: Bisa Diikuti Seluruh Aparatur

"Hal-hal seperti ini, tolong masalah lem aibon, pulpen dan lain-lain. Mungkin itu baru perencanaannya. Terus bappedanya gimana. Ini semua masih ada di ranah Bappeda belum masuk ke Banggar besar juga," tutupnya. (Asp)