Anies Bandingkan Gaya Kepemimpinan, PDIP: Bisa Diikuti Seluruh Aparatur

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 01 November 2019
Anies Bandingkan Gaya Kepemimpinan, PDIP: Bisa Diikuti Seluruh Aparatur

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyatakan tidak etis Gubernur Anies Baswedan membanding-bandingkan gaya kepemimpinan.

"Bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu lho," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (31/10).

Baca Juga:

Polemik Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies: Sistemnya Digital Tapi Tidak Smart

Jadi, kata dia, ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem. "Jangan melempar kebiasaan orang lain, nggak etis juga," jelas dia.

Gembong menyatakan hal itu terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak pernah marah di publik meski mengetahui ada anggaran aneh.

Menurut Gembong, daripada menyampaikan pernyataan yang menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lebih baik Anies menjaga transparansi rencana anggaran.

"Iya, tidak etislah, tidak eloklah, seharusnya menjaga transparansi. Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan," ucap Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku sudah mengecek rencana anggaran Jakarta untuk tahun 2020 sebelum ramai sorotan publik. Meski menemukan keanehan, Anies memilih tak mengumbar kemarahan, apalagi mengumumkannya.

Anies sempat mengunggah rekaman video pada 29 Oktober 2019 yang memperlihatkan dia mengumpulkan jajarannya pada 23 Oktober 2019 dan meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran. Acara itu sendiri tertutup dari media.

"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak mencari panggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian... saya kerjakan," kata Anies.

"Satu-satu saya lihat, tim kami lihat satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan ke luar," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10) seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin

Anies memilih koreksi internal dan tidak mau mengumumkan serta menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bisa membuat heboh. Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem.

"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies. (*)

#PDIP #Anies Baswedan #Pemprov DKI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Bagikan