Headline

Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 November 2019
Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi mengaku bahwa partainya tak mempermasalahkan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah masuk dalam calon wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra.

Menurut Suhaimi, hal tersebut merupakan hak dari partai yang dibesut Prabowo Subianto itu. Kata dia, tak ada kesepakatan kandidat pengganti Sandiaga Uno diharuskan dari orang partai.

Baca Juga

Gerindra Ajukan Empat Nama Cawagub DKI, Sekda Saefullah Masuk Kandidat

"Kalo usulan gerindra kan itu hak mereka. Maksud saya gerindra mau mengusulkan siapa itu kan kembali kepada Gerindra," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11).

Suhaimi menuturkan, bila Sekda Saefullah benar-benar disodorkan Gerindra sebagai calon DKI ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mengingat Saefullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)

"Ya kan nanti kalau beliau berkenan ada persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyangkal bila peluang dua kader PKS akan tipis merebut jabatan nomor dua di pemerintahan DKI karena ada empat nama baru yang diajukan Gerindra.

Baca Juga

Gerindra Usulkan Empat Cawagub DKI, Begini Reaksi PKS

"Kan belum diputuskan. Belum ada keputusan," tuturnya.

Secara mendadak partai Gerindra mengusulkan empat nama cawagub DKI ke DPP PKS. Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menyampaikan, alasan partai berlambang kepala burung garuda ini mengajukan empat nama tersebut karena dua nama cawagub yang sebelumnya disodorkan oleh PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak kunjung ada progres.

Baca Juga

Sekda DKI Diklaim Bakal Gantikan Sandiaga, Taufik Gerindra: Gue Ga Bohong

"Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet. maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi, dua itu saja. Pertimbangan ya sudah lah kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," tuturnya. (Asp)

#Saefullah #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan