Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub


Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi mengaku bahwa partainya tak mempermasalahkan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah masuk dalam calon wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra.
Menurut Suhaimi, hal tersebut merupakan hak dari partai yang dibesut Prabowo Subianto itu. Kata dia, tak ada kesepakatan kandidat pengganti Sandiaga Uno diharuskan dari orang partai.
Baca Juga
Gerindra Ajukan Empat Nama Cawagub DKI, Sekda Saefullah Masuk Kandidat
"Kalo usulan gerindra kan itu hak mereka. Maksud saya gerindra mau mengusulkan siapa itu kan kembali kepada Gerindra," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11).
Suhaimi menuturkan, bila Sekda Saefullah benar-benar disodorkan Gerindra sebagai calon DKI ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mengingat Saefullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ya kan nanti kalau beliau berkenan ada persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyangkal bila peluang dua kader PKS akan tipis merebut jabatan nomor dua di pemerintahan DKI karena ada empat nama baru yang diajukan Gerindra.
Baca Juga
"Kan belum diputuskan. Belum ada keputusan," tuturnya.
Secara mendadak partai Gerindra mengusulkan empat nama cawagub DKI ke DPP PKS. Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menyampaikan, alasan partai berlambang kepala burung garuda ini mengajukan empat nama tersebut karena dua nama cawagub yang sebelumnya disodorkan oleh PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak kunjung ada progres.
Baca Juga
Sekda DKI Diklaim Bakal Gantikan Sandiaga, Taufik Gerindra: Gue Ga Bohong
"Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet. maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi, dua itu saja. Pertimbangan ya sudah lah kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," tuturnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
