Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi mengaku bahwa partainya tak mempermasalahkan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah masuk dalam calon wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra.
Menurut Suhaimi, hal tersebut merupakan hak dari partai yang dibesut Prabowo Subianto itu. Kata dia, tak ada kesepakatan kandidat pengganti Sandiaga Uno diharuskan dari orang partai.
Baca Juga
Gerindra Ajukan Empat Nama Cawagub DKI, Sekda Saefullah Masuk Kandidat
"Kalo usulan gerindra kan itu hak mereka. Maksud saya gerindra mau mengusulkan siapa itu kan kembali kepada Gerindra," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11).
Suhaimi menuturkan, bila Sekda Saefullah benar-benar disodorkan Gerindra sebagai calon DKI ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mengingat Saefullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ya kan nanti kalau beliau berkenan ada persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyangkal bila peluang dua kader PKS akan tipis merebut jabatan nomor dua di pemerintahan DKI karena ada empat nama baru yang diajukan Gerindra.
Baca Juga
"Kan belum diputuskan. Belum ada keputusan," tuturnya.
Secara mendadak partai Gerindra mengusulkan empat nama cawagub DKI ke DPP PKS. Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menyampaikan, alasan partai berlambang kepala burung garuda ini mengajukan empat nama tersebut karena dua nama cawagub yang sebelumnya disodorkan oleh PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak kunjung ada progres.
Baca Juga
Sekda DKI Diklaim Bakal Gantikan Sandiaga, Taufik Gerindra: Gue Ga Bohong
"Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet. maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi, dua itu saja. Pertimbangan ya sudah lah kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," tuturnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?