Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket, Reaksi KPK?

Thomas KukuhThomas Kukuh - Selasa, 25 Juli 2017
Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket, Reaksi KPK?

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Gerindra akhirnya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket terkait dengan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas bagaimana reaksi KPK terhadap sikap partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut?

"Kami menghargai sikap yang dilakukan oleh Gerindra tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7).

Setelah terus mengikuti perkembangan di media, lanjut Laode, Pansus Hak Angket KPK itu telah keluar dari tujuan sebelumnya. "Itu keputusan Gerindra sendiri. Tetapi Pansus Angket ini kalau saya lihat dari media sudah keluar dari tujuan sebelumnya, mungkin itu ada benarnya," kata Syarif.

Sebelumnya, Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, salah satunya terkait dengan legalitas pansus.

"Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Pansus Angket harus melibatkan seluruh fraksi namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut.

Menurut dia, kalau hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka ada sesuatu yang salah serta rapat pansus diadakan seolah-olah dadakan.

"Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju namun mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut," ujarnya.

Menurut dia, setelah berangkat dari Sukamiskin, perwakilan Fraksi Partai Gerindra tidak kembali aktif sehingga diputuskan Gerindra keluar dari pansus.

Alasan terakhir, sejak ke Sukamiskin, Fraksi Gerindra menilai ada okunum-oknum yang berusaha melemahkan KPK dengan adanya pansus tersebut.

Desmond juga menegaskan bahwa keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Angket KPK sudah sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Usulan hak angket tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait dengan kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut, yaitu Novel Baswedan, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.

Nama-nama anggota Komisi III itu, menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya. (*)

Sumber: Antara

#KPK #Pansus KPK #Hak Angket #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Syahganda Nainggolan menilai Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad memahami pemikiran Prabowo. Keputusan cawapres disebut berada di tangan Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 November 2026
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Indonesia
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
sulan tersebut tidak dilandasi tendensi suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Bagikan