Gerindra DKI Bantah Pencopotan M Taufik karena Dukung Anies Jadi Presiden

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 April 2022
Gerindra DKI Bantah Pencopotan M Taufik karena Dukung Anies Jadi Presiden

Politisi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ada perombakan di alat perlengkapan dewan (APD) pada tubuh Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Mohamad Taufik dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD dan digantikan oleh Rani Mauliani.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pencopotan M Taufik itu bukan disebabkan karena dia mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 mendatang, seperti informasi yang berkembang.

Memang, Gerindra sendiri sudah menyatakan untuk kembali mendorong Prabowo Subianto menjadi calon Presiden 2022.

Baca Juga:

Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI akan Berdampak Pada Gerindra

"Bukan (karena mendoakan Anies jadi Presiden 2022)," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Menurut Riza, perombakan di struktur organisasi merupakan hal yang wajar.

Ia pun mengapresiasi kinerja baik M Taufik selama belasan tahun memimpin DPD Gerindra DKI dan pimpinan DPRD DKI.

"Pak Taufik itu kan sudah saya bilang, Pak Taufik itu sudah sejak partai berdiri 13 tahun memimpin di DKI Jakarta dan sudah dua periode memimpin DPD, dan sudah dua periode di pimpinan DPRD dan beliau sudah baik, memimpin DKI Jakarta," papar dia.

Baca Juga:

PKB Akan Sambut Politikus Gerindra M. Taufik Jika Pindah Partai

Lanjut dia, di tangan M Taufik juga, kursi anggota Dewan Legislator Kebon Sirih dari Gerindra terus naik. Terlebih dia juga sukses mengantarkan pasangan calon Gubernur DKI sebanyak dua kali pada Pemilu DKI tahun 2014 dan 2017.

"Berhasil meningkatkan perolehan kursi dan kedua juga beliau itu berhasil mengantarkan dua pasangan calon pilkada, Jokowi-Ahok dan Anies-Sandi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Dinilai Rugikan Gerindra

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Gerindra #Taufik Gerindra #Ahmad Riza Patria #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan