Ganjar Minta ASN Tegakkan Aturan dan Tingkatkan Pelayanan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 17 November 2017
Ganjar Minta ASN Tegakkan Aturan dan Tingkatkan Pelayanan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng untuk selalu memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan dan berani menolak jika ada permintaan menyalahi prosedur.

"Ketika masyarakat ada yang ingin seenaknya dan tidak sesuai aturan, mereka harus berani menjelaskan. ASN saya dorong untuk berani menjelaskan bahwa pengurusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jumat (17/11).

Menurut Ganjar, pelayanan prima yang diberikan pemerintah juga harus diimbangi oleh masyarakat yang turut serta dalam menegakkan aturan.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku bersyukur karena saat ini masyarakat bisa merasakan birokrasi Pemprov Jateng yang lebih ramah dan egaliter, terlebih dengan semakin banyaknya kanal-kanal komunikasi yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, saran ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik.

"Ada keramahan birokrasi di pemprov, ada suasana birokrasi yang kasual. Birokrasi kasual ini adalah proses yang terbentuk panjang dan menunjukkan bahwa birokrasi semakin egaliter karena dorongan kita untuk melayani mudah, murah, dan cepat," katanya.

Ganjar menyebutkan, keberhasilan reformasi birokrasi bisa dilihat dari keteladanan yang diberikan pemimpinnya.

Karena itu, Ganjar juga mendorong pimpinan-pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terus berinovasi dan berkreasi demi pelayanan publik yang prima.

"ASN sebenarnya siap, tapi pimpinan di atasnya yang dituntut dan ditantang untuk berinovasi dan berkreasi. Itu juga yang selalu saya dorong," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sri Puryono menambahkan reformasi birokrasi bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan karena memerlukan keteladanan dari pemimpin masing-masing.

Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng, kata dia, diawali dari komitmen pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Komitmen itu senantiasa dijaga dan dicerminkan melalui slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'.

"Kuncinya adalah keteladanan, kemauan dan tekad. Pak Ganjar dan pak Heru sudah memberikan contoh mboten korupsi, mboten ngapusi. Selain itu, tekad teman-teman untuk mau berubah melakukan reformasi birokrasi yang semakin baik. Dengan adanya keteladanan dan tekad, kita akan mengontrol diri sendiri," ujarnya. (*)

#Ganjar Pranowo #Gubernur Jawa Tengah #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Indonesia
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Pemprov DKI resmi terapkan WFH setiap Jumat untuk ASN. Simak aturan, kriteria pegawai, hingga dampaknya terhadap layanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
ASN DKI Jakarta viral usai ganti pelat mobil dinas jadi putih di Puncak Bogor. Pemprov beri teguran dan ungkap alasan terkait konten promosi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Gubernur DKI Pramono Anung pastikan WFH ASN tidak ganggu pelayanan publik. Skema 25–50 persen, pelanggar terancam sanksi tegas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Bagikan