Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi desakan masyarakat agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya melalui demonstrasi besar-besaran. Luthfi meminta masyarakat untuk menempuh jalur resmi.
"Tanyakan ke sana. Mekanismenya harus melalui DPRD," ujar Luthfi dikutip Antara, Rabu (13/8).
Ia menjelaskan bahwa ada mekanisme yang mengatur pengunduran diri kepala daerah dan proses ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga:
Jejak Kasus Suap DJKA dan Uang Rp 3 Miliar Bayangi Sudewo di Tengah Gelombang Demo Warga Pati
Luthfi menghargai aksi demonstrasi tersebut karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara, namun ia menekankan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut. "Tidak boleh anarkis, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.
Di sisi lain, Luthfi juga mengingatkan Bupati Pati dan jajarannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga situasi tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya situasi yang kondusif untuk menarik investasi.
"Jawa Tengah adalah tepo seliro dan gotong-royong kita tinggi, saya yakin kita mampu menjaga situasi," ujarnya.
Baca juga:
Demo di Kantor Bupati Pati Ricuh, Polisi Menduga Ada Provokator yang Menyusup
Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh sekitar 1.000 warga Kabupaten Pati di Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan Pendopo Kabupaten. Demonstrasi dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, meskipun kenaikan ini tidak berlaku untuk semua objek pajak.
Selain itu, pernyataan Bupati Pati Sudewo yang terkesan menantang juga menyakiti hati masyarakat.
Sebagai bentuk protes, warga mengumpulkan donasi berupa air mineral kemasan dos di sekitar Pendopo Kabupaten. Aksi demonstrasi ini pada akhirnya berakhir ricuh, ditandai dengan pelemparan ke arah petugas, yang kemudian dibalas dengan gas air mata.
