Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, merespons adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Luthfi menyatakan pihaknya selama ini telah berulang kali menekankan pentingnya integritas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut, terlebih sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di wilayah Jawa Tengah yang juga tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Luthfi, Senin (16/3).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jateng bersama tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK secara rutin memberikan pengarahan kepada kepala daerah serta anggota DPRD mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum,” tegasnya.
Baca juga:
KPK Resmi Tetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
Terkait proses hukum yang kini dijalankan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, khususnya bupati, wali kota, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah.
"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa integritas tersebut harus tercermin dalam tindakan yang tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Baca juga:
Menurut Luthfi, hal tersebut menjadi kunci penting agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, bersih, dan transparan.
"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya," ucap dia.
Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap menjaga pelayanan publik agar berjalan optimal. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan berbagai layanan bagi masyarakat menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. (Ismail/Jawa Tengah)
