Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fahri Hamzah, Politikus PKS (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Setelah beredarnya rekaman pembicaraan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi negara di dewan etik DPR RI, kini gagasan pembentukan pansus freeport ramai diperbincangkan di DPR RI.

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan gagasan tersebut sedang menguat di setiap fraksi DPR RI.

"Gagasan pembentukan pansus ini lagi menyebar. Kami sebagai pimpinan tinggal menunggu keseriusan pengusul, dan tinggal dibaca di paripurna," kata Fahri kepada awak media, di komplek Parlemen Jakarta, Jumat (11/12).

Dia pun meyakini pembentukan pansus freeport akan mulus. Sebab hampir seluruh fraksi di DPR gelisah dengan kenyataan terkait PT Freeport Indonesia.

"Lintas Fraksi mempunyai pandangan yang sama. Dokumennya sudah menyebar. Freeport ini telah merugikan kita. jadi kita ingin persoalan clear. jangan perpanjangan kontrak," tegasnya.

Fahri berharap pembentukan pansus disetujuinya oleh seluruh Fraksi, agar pimpinan DPR segera membacakan pidato di paripurna nanti.

"Segera, sebelum masa reses ini, sekira hari selasa atau kamis ini," pungkasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid
  2. Sudirman Said Dilaporkan ke Polisi, Seskab: Tak Masalah
  3. Bawaslu: Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rawan Manipulasi
  4. KPU Akui Angka Golput Tinggi
  5. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
#Fahri Hamzah #DPR RI #Pansus Freeport
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Bagikan