Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fahri Hamzah, Politikus PKS (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Setelah beredarnya rekaman pembicaraan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi negara di dewan etik DPR RI, kini gagasan pembentukan pansus freeport ramai diperbincangkan di DPR RI.

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan gagasan tersebut sedang menguat di setiap fraksi DPR RI.

"Gagasan pembentukan pansus ini lagi menyebar. Kami sebagai pimpinan tinggal menunggu keseriusan pengusul, dan tinggal dibaca di paripurna," kata Fahri kepada awak media, di komplek Parlemen Jakarta, Jumat (11/12).

Dia pun meyakini pembentukan pansus freeport akan mulus. Sebab hampir seluruh fraksi di DPR gelisah dengan kenyataan terkait PT Freeport Indonesia.

"Lintas Fraksi mempunyai pandangan yang sama. Dokumennya sudah menyebar. Freeport ini telah merugikan kita. jadi kita ingin persoalan clear. jangan perpanjangan kontrak," tegasnya.

Fahri berharap pembentukan pansus disetujuinya oleh seluruh Fraksi, agar pimpinan DPR segera membacakan pidato di paripurna nanti.

"Segera, sebelum masa reses ini, sekira hari selasa atau kamis ini," pungkasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid
  2. Sudirman Said Dilaporkan ke Polisi, Seskab: Tak Masalah
  3. Bawaslu: Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rawan Manipulasi
  4. KPU Akui Angka Golput Tinggi
  5. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
#Fahri Hamzah #DPR RI #Pansus Freeport
Bagikan
Fadhli
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - 17 menit lalu
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan