Luhung Sapto
MerahPutih.com - Bakal calon wali kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi menyayangkan permintaan mahar yang dilakukan oleh pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cirebon. Menurutnya, sejak awal dirinya sudah berkomitmen pada Pilkada Kota Cirebon untuk melakukan politik yang bersih profesional berdasarkan moralitas.
"Saya berkomitmen dari awal mencalonkan (sebagai Walikota Cirebon) tidak bermahar. Ini bertentangan dengan moral kita apalagi partai Islam, tidak sejalan dengan visi misi kita," ujar mantan Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kepada wartawan di kantor DPC PAN Jalan Kalitanjung, Kota Cirebon, Sabtu (13/1).
Ia menduga permintaan mahar dilakukan detik terakhir jelang penutupan pendaftaran bakal pasangan calon merupakan upaya untuk menjegalnya maju dalam Pilwalikot Cirebon 2018.
"Ini sudah bohong untuk mengerjai saya. Terimakasih mereka (PKS) sudah menzalimi saya sehingga tujuan mereka sampai. Sehingga saya tidak bisa mendaftar," kata Siswandi.
Brigjen Pol Siswandi berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Pasangan ini awalnya mendapat dukungan dari koalisi Umat, PKS, PAN, dan Partai Gerindra. Namun, hingga batas akhir penutupan pendaftaran PKS tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis.
Dengan batalnya rekomendasi PKS untuk pasangan Siswandi-Euis maka pasangan ini hanya didukung enam kursi di DPRD Kota Cirebon sedangkan syarat minimal harus tujuh kursi. Alhasil, pasangan Siswandi-Euis ditolak saat mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB karena tidak memenuhi syarat. (*)
Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Dimintai Uang Mahar, Bakal Calon Wali Kota Cirebon Akan Gugat PKS
