Gagal Maju Pilwalkot Cirebon, Siswandi: Terimakasih PKS Sudah Menzalimi Saya

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 13 Januari 2018
Gagal Maju Pilwalkot Cirebon, Siswandi: Terimakasih PKS Sudah Menzalimi Saya

Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon wali kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi menyayangkan permintaan mahar yang dilakukan oleh pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cirebon. Menurutnya, sejak awal dirinya sudah berkomitmen pada Pilkada Kota Cirebon untuk melakukan politik yang bersih profesional berdasarkan moralitas.

"Saya berkomitmen dari awal mencalonkan (sebagai Walikota Cirebon) tidak bermahar. Ini bertentangan dengan moral kita apalagi partai Islam, tidak sejalan dengan visi misi kita," ujar mantan Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kepada wartawan di kantor DPC PAN Jalan Kalitanjung, Kota Cirebon, Sabtu (13/1).

Ia menduga permintaan mahar dilakukan detik terakhir jelang penutupan pendaftaran bakal pasangan calon merupakan upaya untuk menjegalnya maju dalam Pilwalikot Cirebon 2018.

"Ini sudah bohong untuk mengerjai saya. Terimakasih mereka (PKS) sudah menzalimi saya sehingga tujuan mereka sampai. Sehingga saya tidak bisa mendaftar," kata Siswandi.

Brigjen Pol Siswandi berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Pasangan ini awalnya mendapat dukungan dari koalisi Umat, PKS, PAN, dan Partai Gerindra. Namun, hingga batas akhir penutupan pendaftaran PKS tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis.

Dengan batalnya rekomendasi PKS untuk pasangan Siswandi-Euis maka pasangan ini hanya didukung enam kursi di DPRD Kota Cirebon sedangkan syarat minimal harus tujuh kursi. Alhasil, pasangan Siswandi-Euis ditolak saat mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB karena tidak memenuhi syarat. (*)

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Dimintai Uang Mahar, Bakal Calon Wali Kota Cirebon Akan Gugat PKS

#Mahar Politik #PKS #Kota Cirebon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Bagikan