FX Rudy Pastikan PDIP Tidak Akan Jegal Kebijakan Wali Kota Solo Terpilih

MerahPutih.com - Wali Kota (Cawali) Solo terpilih Respati Ardi dan Wakil Wali Kota (Cawawali) Solo terpilih, Astrid Widayani, akan dilantik Presiden Prabowo pada Kamis (20/2). Respati-Astrid memenangi Pilkada 2024 dengan dukungan parpol yang tergabung dalam KIM plus.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan PDIP mendukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

“Kami dukung pemerintahan (Respati-Astrid). Kalau mengkritik yang konstruktif dan ada solusi. Kami tidak akan menghalangi kebijakan pemerintahan,” kata Rudy, Senin (17/2).

Dikatakannya, salah satu contoh upaya yang telah dilakukan PDIP Solo ketika ada polemik internal DPRD Solo yang menghambat proses pembahasan RAPBD 2025. Rudy mengarahkan anggota DPRD dari PDIP untuk mengutamakan kepentingan rakyat sehingga polemik internal berakhir.

Baca juga:

Warga Solo Belum Memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis, Baru 280 Orang yang Mengikutinya

“Kami siap memberikan masukan mengenai kebijakan Pemkot Solo ke depannya semestinya sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebijakan efisiensi,” kata dia.

Dia menegaskan visi misi kepala daerah harus dijalankan, tetapi yang utama kebijakan Presiden Prabowo. Menurut Rudy, titik-titik prioritas pembangunan Kota Solo harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solo. Titik prioritas yang tidak masuk RPJMD harus masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rudy mengatakan ada beberapa proyek yang menjadi program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan/pengusaha dan hibah dari negara lain.

“Kami tidak bisa ikut itu proyek yang tidak masuk RPJMD. Masing-masing dapat hibah dan CSR segera dibicarakan, jangan sampai membebani institusi yang ditempati. Kalau pengelolaan semua pakai APBD nanti rakyat enggak makan,” kata dia.

Dia menambahkan pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi setelah dibangun dana swasta atau hibah. Namun, biaya listrik mencapai sekitar Rp150 juta.

“Itu yang harus dipikirkan jangan semua dibebabkan APBD karena juga ada efisiensi,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)