Luhung Sapto
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbeda sikap dengan kadernya, Fahri Hamzah, yang juga Wakil Ketua DPR. Jika Fahri menginginkan anggota DPR mendapatkan fasilitas apartemen, Fraksi PKS malah menolak secara tegas.
Partai berlambang padi diapit bulan sabit itu angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyatakan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR bukanlah hal yang mendesak.
"PKS menganggap biaya sekolah rakyat, kesehatan rakyat dan biaya yang langsung untuk kebutuhan mendasar rakyat lebih penting," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).
Menurut Jazuli, sikap Fraksi Partai Dakwah tersebut sudah sesuai dengan keputusan DPP PKS yang memang secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.
"Fraksi PKS akan sepenuhnya tunduk kepada instruksi Presiden PKS atau DPP," ucapnya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah ngotot menyuarakan pembangunan fasilitas apartemen bagi anggota DPR. Menurut Fahri, pembangunan apartemen merupakan bagian dari ide perluasan Kompleks Parlemen. Rencananya, apartemen itu dibangun di lahan bekas Taman Ria.
Jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu berdalih fasilitas apartemen bisa mengefektifkan waktu kerja anggota DPR yang rumah tinggalnya jauh dari DPR. Selain itu menurut dia, apartemen itu bisa digunakan untuk memperketat anggaran anggota DPR.
"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan sekretariat DPR beli AC, mesin cuci dan fax, itu tidak perlu lagi," katanya.
Sementara itu Presiden PKS, Shohibul Iman tak menampik kondisi gedung DPR saat ini memang sudah tidak layak. Sebab, jumlah wakil rakyat ditambah staf yang sudah melebihi kapasitas gedung tersebut.
Meski demikian, ia menyatakan jika hal tersebut masih dapat ditunda karena terdapat berbagai persoalan yang seharusnya menjadi prioritas.
Lebih lanjut, Shohibul mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak memaksakan kehendak terkait rencana ini. Menurutnya, tidak tepat bila DPR tetap berkeras melaksanakan rencana tersebut di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang.
"Di tengah-tengah ekonomi kita yang stagnan dan juga banyak hal yg prioritas. Lebih memilih ditahan dulu sampai suatu saat kondisi ekonomi sudah baik dan jadi prioritas," pungkas Sohibul. (Pon)
Baca juga berota lainnya terkait apartemen untuk anggota DPR di: Gerindra Tolak Pembangunan Apartemen buat Anggota Dewan
