Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Fraksi Partai Gerindra menolak rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Pasalnya, setiap wakil rakyat telah difasilitasi rumah dinas, yang mana pada kenyataannya rumah tersebut justru tidak ditempati.
"Kita tidak setuju dan menolak dengan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI," kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).
"Anggota DPR itu memiliki rumah dinas, ternyata sebagian dinas itu tidak ditempati oleh anggota DPR. Artinya anggota sebagian telah memiliki hunian masing-masing di Jakarta dan rumah dinas diberikan negara fungsinya juga tak maksimal," sambungnya.
Menurutnya yang harus dilalukan adalah DPR meningkatkan produktivitas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ia menilai, alasan dibuatnya apartemen untuk mendekatkan tempat tinggal anggota dewan dengan kantornya dirasa tidak tepat.
"Itu saya kira. Jangan karena Jakarta macet lalu dimaknai kita perlu apartemen yang dekat dengan tempat sidang. Sekali lagi ini bukan jawaban," tandasnya.
Ia menegaskan, bila apartemen dibangun dan nyatanya produktivitas anggota dewan tetap rendah maka hal itu tidak berdampak apa-apa alias mubazir.
Sekadar informasi, kenaikan anggaran belanja DPR hingga Rp 7,25 triliun pada 2018 dikabarkan akan dialokasikan salah satunya untuk pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Alasannya, agar para wakil rakyat tak tinggal jauh dari kantornya di Senayan.
Sementara itu, dalam rapat paripurna DPR telah mengajukan kenaikan anggaran belanja hingga Rp 7,25 triliun. Naik 70 % dari anggaran 2017 sebesar Rp 4,2 triliun.
Namun, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyebut anggaran yang diajukan hanya Rp 5,7 triliun. Kenaikan anggaran belanja ini akan dibahas bersama DPR setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2017. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pidato Menggebu Jokowi Soal Keberaniannya Menjaga Setiap Jengkal Kedaulatannya
