Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 04 Februari 2020
Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal

Gubernur DKI Jakarta jajal jalur sepeda dari Veldrome-Balai Kota. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai jalur sepeda sepanjang 63 Kilometer (Km) di Ibu Kota yang digagas Gubernur Anies Baswedan merupakan program gagal.

Gilbert mengatakan hampir tidak ada orang yang menggunakan jalur sepeda sehingga anggaran sebesar Rp 62 miliar menjadi sia-sia. Selain itu, pengawasan dan penindakan hukum bagi pelanggar jalur sepeda dinilai sudah loyo.

Baca Juga

Denda Tilang Pelanggar Jalur Sepeda DKI Rp500 Ribu, Ini Dasar Hukumnya

"Itu jalur sepeda belum cocok diterapkan di DKI. Belum saatnya," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut dia, pengadaan jalur transportasi roda dua juga saat ini malah justru membebani Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo. Sebab, Dishub jadi harus fokus mengawasi anggaran puluhan miliar sedangkan masyarakat tak menikmati jalurnya.

"Dari segi kemaslahatan itu sangat buruk. Itu sebabnya Bappeda hadir sebenarnya untuk melalukan evaluasi. Dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa membaca bahwa penganggaran tidak baik," paparnya.

Jalur sepeda di Balai Kota. (Foto: MP/Asropih)
Jalur sepeda di Balai Kota. (Foto: MP/Asropih)

Untuk itu, Dishub DKI dianjurkan Gilbert lebih fokus mengurusi transportasi seperti mengintegrasikan moda transportasi dari seluruh penjuru mata angin. Menurut Gilbert itu lebih baik ketimbang mengurus jalur sepeda yang sifatnya sekunder.

Baca Juga

Dishub DKI Belum Tindak Penerobos Jalur Sepeda, Ini Alasannya

"Moda transportasi yang belum terintegrasi dari timur, utara, barat, selatan itu harusnya menjadi fokus. Begitu masyarakat berangkat dari Ciputat menuju Ancol harusnya itu one way ticket. Artinya, jadi dia naik sekali terus dan kemudian Jaklingko dihidupkan," tutupnya. (Asp).

#Sepeda #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan