Eddy Flo
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Wiliam Yani berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperhatikan rekomendasi Ombudsman terkait penataan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kepada Gubernur (Anies) agar tetap menjaga hubungan yang harmonis antara lain dengan Polda Metro Jaya, dan Ombudsman dengan memperhatikan rekomendasinya yang berkaitan dengan kebijakan gubernur tentang alih fungsi jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang untuk tempat usaha bagi para pedagang atau PKL di tempat," ujar Yani saat menyampaikan pandangan terhadap RPJMD Provinsi Jakarta tahun 2017-2022, di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
Lebih lanjut, Yani mengatakan, kebijakan Anies soal penutupan Jalan Jati Baru Raya belum final lantaran tidak sejalan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.
"Kami percaya bahwa kebijakan gubernur tersebut tidak bersifat statis atau final, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan," tuturnya.
Sejumlah pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/3). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Pria kelahiran tahun 1971 ini berharap kepada pemangku kepentingan untuk mencari solusi perihal penataan kawasan pasar di Asia Tenggara tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak lain.
"Kami juga berharap kiranya para pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan atas kebijakan dimaksud dan hasil kajiannya perlu segera dipublikasikan," ungkap Wiliam Yani.
Sementara itu, Ketua Fraksi DPRD DKI Partai Nasdem Bestari Barus meminta kepada Anies untuk memberikan solusi terkait penutupan jalan Jati Baru, Jakarta Pusat menyusul rekomendasi Ombudsman.
"Pola penanganan PKL, agar menjadi perhatian khusus Gubernur agar hal-hal terkait isu PKL seperti di Tanah Abang tidak meluas dan agar dapat segera diberikan solusi. Mengingat rekomendasi dari komisi Ombudsman," pungkasnya.(Asp)
