Fitra: APBN dan APBD Defisit untuk Bayari Parpol?

MerahPutih Nasional - Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi curiga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu defisit.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo malah mengusulkan negara membiayai partai politik dengan nominal angka yang cukup fantastis, Rp1 triliun. (Baca: Fitra Tuding Menteri ESDM Biang Kerok Dibalik Kenaikan Harga Elpiji)

"Poinnya gini, APBN selalu defisit, APBD defisit kok untuk biayai parpol?," kata Apung, di Cikini, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Apung, APBN dan APBD sebenarnya didesain agar defisit. Supaya, kata dia, bantuan asing dapat masuk ke Indonesia.

"Kalau defisit, problemnya anggaran pusat sampai daerah didesain defisit agar bantuan asing masuk," tuding dia.

Ditambahkan Apung, bukan masalah mampu atau tidak APBN menyantuni parpol. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah APBN sudah efektif membiayai kebijakan publik. (Baca: Fitra: Ada Penggelembungan Anggaran Dalam Pembelian Mobil Dinas)

"Kalau mampu atau tidak diukur saja," katanya.

Saat ini, sambung Apung, parpol makin ketahuan mereka berpihak pada siapa. Hal itu dapat dibuktikan dengan penarikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp135 triliun, kemudian dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk partai politik.

"Subsidi BBM ditarik Rp135 triliun, masuk subsidi BBM disuit ke parpol yang Rp10 triliun, berarti elit mengutamakan siapa, rakyat atau parpol. APBN selalu defisit kok buat biayai parpol," tandasnya. (mad)