Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Fenomena Gatot Nurmantyo, Capres Bermodal Relawan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 April 2018
Fenomena Gatot Nurmantyo, Capres Bermodal Relawan

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat berziarah ke makam ibunda Sukarno di Blitar (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Elektabilitas Gatot Nurmantyo terbilang bagus versi sejumlah lembaga survei nasional. Tak heran sejumlah parpol dikabarkan bernafsu meminangnya sebagai Capres/Cawapres di Pilpres 2019 mendatang.

Apalagi, kemunculan Relawan Gatot menambah kuat kansnya untuk ikut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hanya saja, fakta terkini belum ada parpol yang resmi mengusung Jenderal Bintang Empat tersebut.

Menilai hal itu, Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, sulit bagi Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo untuk dapat menjadi Capres atau Cawapres kalau tidak diusung Parpol.

"Dalam konteks politik Gatot saya ibaratkan lagi melamar tapi tidak formal dengan cara deklarasi biar dapat dukungan masyarakat. Tapi, dalam konteks Indonesia capres harus didukung parpol, artinya kalau tidak didukung parpol maka keberadaan Gatot berat untuk maju," kata Ujang kepada merahputih.com, Selasa (24/4).

Pengamat Politik Ujang Komarudin
Ujang Komarudin, pengamat politik (Foto: Screenshot youtube.com)

Dia pun meragukan usaha Gatot untuk dapat berlaga di Pilpres karena terkendala dukungan partai politik.

"Karena parpol sudah punya desain sendiri, strategi sendiri. Gak salah, persoalannya belum ada parpol yang mau, hanya relawan saja," tutur dia.

Sebelumnya, Kelompok masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendeklarasikan Relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat sebagai bentuk dukungan kepada mantan Panglima TNI itu untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Sekarang sedang proses persiapan. Dalam waktu dekat, kami akan mendeklarasikan Relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat Pangkal Perjuangan," kata Solehudin, Ketua Presidium Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) Pangkal Perjuangan, di Karawang, Sabtu (21/4).

Solehudin menyatakan, deklarasi tersebut murni gerakan dari masyarakat yang menginginkan Gatot Nurmantyo maju pada Pilpres 2019 untuk mencalonkan presiden.

Gatot Nurmantyo bersama para santri dan kyai
Mantan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ke tiga kiri) berjalan bersama sejumlah tokoh masyarakat (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

Parpol Masih Ragu Usung Gatot

Deklarasi relawan Gatot untuk maju dalam Pilpres 2019, tak menjamin mantan panglima TNi itu langsung mendapat tiket dari partai politik. Sampai saat belum ada parpol yang secara resmi dan terbuka mengusung Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Poros Gerindra, PKS dan PAN disebut berminat mengusung Mantan KASAD itu, ternyata juga masih ragu.

"Ya, Pak Gatot nama yang beredar dan termasuk yang dipertimbangkan termasuk nama-nama yang beredar diluar itu kami pertimbangkan juga," kata Bara Krishna Hasibuan, Anggota Komisi VII Fraksi PAN di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/4).

Sebelumnya juga beredar kabar bahwa sejumlah petinggi PKS bakal mengalihkan dukungan untuk Gatot Nurmantyo, jika Ketum Gerindra Prabowo Subianto batal mencalonkan diri.

"Di PKS sendiri ada opsi seperti itu," singkat Nasir Djamil ketika dikonfirmasi.

Politikus PKS Nasir Djamil
Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil. (MP/Ponco Sulaksono)

Gatot Nurmantyo Capres Poros Ketiga?

Pengamat Politik menilai poros ketiga sulit dibentuk jika calon yang akan diusung tidak kuat. Hal itu juga yang dikemukakan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia.

Melihat elektabilitas Gatot Nurmantyo, Ujang menilai hal itu belum cukup untuk dapat mengangkat Mantan Panglima TNI itu sebagai calon alternatif.

Akan tetapi, bukan tidak mungkin. Sebab, melihat dinamika politik terkini semua bisa terjadi, karena belum ada satu pun Capres/Cawapres yang secara resmi mendeklarasikan diri, kecuali Jokowi.

"Hingga saat ini, saya melihat belum ada kemungkinan untuk pak Gatot. Parpolnya belum ada," pungkas Ujang Komarudin.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Membaca Sinyal SBY, Menebak Arah Koalisi Demokrat di Pilpres 2019

#Pilpres 2019 #Gatot Nurmantyo #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan