Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pernah mengadukan laporan mengenai tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tak kunjung diungkap.
Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya DPR melalui alat kelengkapannya merespon kekecewaan yang disampaikan Presiden Jokowi terhadap kinerja lembaga antirasuah selama ini.
Baca Juga:
Berduka, Pegawai KPK Bersama Koalisi Masyarakat Kibarkan Bendera Kuning
"Seharusnya, DPR melalui tiga alat kelengkapannya, khususnya BAKN, Komisi XI dan Komisi III mengadakan rapat gabungan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi. Terutama, terhadap nasib dari temuan-temuan besar yang selama ini tidak saja seperti disinyalir oleh presiden," kata Fahri kepada wartawan, Rabu (13/11).
Fahri mengingatkan, selama ini justru kerja KPK hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya operasi tangkap tangan (OTT) saja. Sehingga, sambung dia, melupakan hasil dari temuan audit kerugian negara lain yang dihasilkan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).
"Banyak sekali kita temuan-temuan termasuk oleh BPK ya g memang selama ini tidak menjadi fokus kerja KPK, karena KPK sibuk melakukan OTT," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu.
Karena itu, Fahri meminta alat kelengkapan dewan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya dapat mempertanyakan semua temuan audit BPK dengan dugaan kerugian negara yang cukup besar kepada KPK. Misalnya, lanjut Fahri, soal temuan audit Freeport, Reklamasi, Sumber Waras, Pelindo II yang di DPR ada panitia khusus (Pansus) angketnya.
"Dan itu harusnya dipertanyakan, kenapa KPK justru sibuk menangkap yang nilainya 50-100 juta, tapi pada saat bersamaan dia meninggalkan dan melupakan temuan-temuan raksasa dalam begitu banyak kasus, termasuk kasus Century yang kita tidak tahu ujung penyelesaiannya," tegasnya.
"Jadi presiden sudah buka suara tentang kekecewaannya, tentang cara kerja KPK. Nah sekarang seharusnya DPR menindaklanjutinya," pungkas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebelumnya Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi pernah bercerita soal kasus korupsi besar. Cerita itu disampaikan saat Jokowi menunjuknya menjadi Menko Polhukam.
Baca Juga:
Dianggap Bermasalah, MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK
Meski tak membeberkan kasus secara spesifik, Mahfud menyampaikan Jokowi sudah melaporkan kasus besar itu ke KPK. Namun kasus korupsi besar itu tak kunjung diungkap.
"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini, tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian. Sehingga kita normal kembali," kata Mahfud saat menjamu para tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11). (Pon)
