Fahri Hamzah: Kita ini Seperti Menipu Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
Fahri Hamzah: Kita ini Seperti Menipu Rakyat

Fahri Hamzah mensinyalir serangan dan hujatan terhadap DPR salah sasaran (Foto: Fahrihamzahcom)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Fahri Hamzah tergelitik dengan hebohnya pemberitaan mengenai DPR yang belakangan ramai mengisi media massa dan ruang publik. Serangan bertubi-tubi terhadap para wakil rakyat dianggapnya salah alamat.

Alumnus fakultas ekonomi Universitas Indonesia ini menyatakan caci maki dan kritik perihal anggaran yang ditujukan kepada DPR itu tidak tetap sasaran. Sebab, DPR sama sekali tidak punya uang. Anggaran ada di pemerintah, DPR hanya memberikan persetujuan terkait anggaran dari RABN dan APBN.

Fahri Hamzah menegaskan heboh pemberitaan yang menyerang DPR sebagai salah satu cara menipu rakyat. Anggota komisi III DPR itu mencatat dua penipuan dibalik hingar bingar hujatan kepada para wakil rakyat.

"Kita ini sama seperti menipu rakyat dengan cara menyerang DPR padahal uangnya ga ada di DPR, "tegas Fahri Hamzah.

Lebih lanjut Fahri Hamzah menambahkan hujatan terhadap DPR sebagai cara untuk menutupi kelemahan pemerintah. Dengan kata lain, saat DPR diserang dan dihujat, tidak ada lagi lembaga yang mengawasinya.

"Kita menipu rakyat dengan membiarkan kelemahan eksekutif, tanpa ada yang mengawasi. Ga boleh gitu dong," tambahnya.

Fahri Hamzah meminta kepada semua pihak dan elemen bangsa mendukung DPR dalam mengemban tugasnya sebagai pengawas pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak semena-mena.

"Pakailah omongan anggota dewan untuk kontrol pemerintah, karena uang dan kekuasaan itu ada di eksekutif, bukan di sini. Jangan dibalik-balik dong, "pungkas Fahri Hamzah.

 

Baca Juga:

  1. Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media
  2. DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang
  3. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  4. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  5. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  6. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

 

#Pemerintah RI #DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Indonesia
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Kendaraan yang hendak masuk Tol Dalam Kota diarahkan menggunakan jalur alternatif Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 Agustus 2026
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Berita Foto
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Polisi mengerahkan Mobil Water Cannon untuk membubarkan massa aksi demo 27 Agustus di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Bagikan