Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
 Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Fahri Hamzah kecewa dengan pemberitaan media massa yang dianggapnya memojokan DPR (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politikus PKS Fahri Hamzah mengungkapkan kegundahannya terhadap media massa. Fahri kecewa lantaran pemberitaan media dianggapnya cenderung menyudutkan lembaga DPR. Apalagi berita seputar anggaran gedung baru DPR dan kasus kehadiran ketua dan wakil DPR dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus menerus menuai kecaman dari publik.

Media massa dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) seharusnya berdiri di belakang DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Fahri Hamzah menyesalkan berita media yang terus membombardir DPR karena permintaan kenaikan tunjangan dan penambahan fasilitas untuk para wakil rakyat.

"Media dan NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat, red) mestinya ada di belakang DPR. Awasi utang yang udah jadi 40 triliun di masa Jokowi. Ga bisa dong, tiap hari DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya, "tegas Fahri Hamzah di kompleks parlemen beberapa waktu lalu.

Wakil ketua DPR itu mengkritik agenda setting media yang dinilainya kurang memberikan ruang bagi fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Menurut Fahri Hamzah seharusnya mulut DPR dipakai sebagai corong kepentingan rakyat dalam mengawasi pemerintah. Legislator wakil dari daerah Nusa Tenggara Barat ini mengaku bosan dengan topik pertanyaan wartawan yang terus menggiling berita tunjangan dan fasilitas DPR.

"Tolong ya, saya tiap hari lewat sini senang-senang saja diwawancara. Tapi kalo tiap hari topiknya itu-itu terus, kita ga bisa ke sana. Seharusnya mulut saya ini dipakai untuk kontrol menteri. Pak, gimana Rini Suwandi, gimana kabut asap belum padam-padam, gimana penegakan hukum itu sandiwara, harusnya begitu dong," jelas Fahri.

Fahri Hamzah memberikan peringatan kepada media agar tetap pada peran kontrol sosialnya dengan berimbang. Bukan hanya DPR yang diserang tapi pemerintah juga. Dan jika media ingin mengawasi DPR bukan sebatas pada persoalan remeh temeh seperti kasur dan toilet.

"Ini saban kali DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya. Jangan dong, "tandas Fahri Hamzah.

 

Baca Juga:

  1. DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang
  2. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  3. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  4. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#Media Massa #DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan