Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Oktober 2021
Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara

Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Pandjaitan XIII memberi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuti.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI buka suara terkait permintaan Fadli Zon yang meminta Densus 88 Antiteror Mabes Polri dibubarkan karena dianggap menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam (Islamofobia).

Hinca IP Pandjaitan XIII memahami kerisauan Fadli Zon terkait pemberantasan terorisme, tetapi ia tidak sepakat dengan koleganya yang mengusulkan Densus 88 Polri dibubarkan.

Baca Juga

Densus 88 Lakukan Pembinaan ke 59 Warga Garut yang Diduga Dibaiat NII

“Saya memahami kegelisahan Mas Fadli Zon, sahabat saya. Itu kritik yang saya kira harus diperhatikan oleh Densus 88, karena dia merasa Densus 88 pilih kasih terhadap organ tertentu,” ucap Hinca di Jakarta, Jumat (8/10).

Politisi Partai Demokrat ini pun mendorong Densus 88 Antiteror untuk mengevaluasi kinerjanya agar kepercayaan publik terhadap pasukan khusus itu lebih menguat.

"Saya kira (kritik Fadli Zon, Red.) ini masukan untuk Densus 88 untuk memperbaiki dan kemudian kita bikin lebih baik lagi,” tegasnya.

Ilustrasi Densus 88 Antiteror melakukan penggeledahan rumah terduga terorisme di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Ilustrasi Densus 88 Antiteror melakukan penggeledahan rumah terduga terorisme di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)


Hinca menilai Densus 88 tetap krusial untuk pemberantasan terorisme di tanah air.

“Saya tidak setuju Densus 88 itu dibubarkan. Saya ingin itu tetap ada. Tapi, kritik yang diberikan harus diperhatikan supaya publik memberi apresiasi juga kepada Densus 88,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan pemberantasan terorisme masih membutuhkan bantuan Densus 88.

“Saya melihat justru kehadiran Densus 88 sangat dibutuhkan karena jelas sangat bermanfaat dalam memberantas teroris-teroris," kata Sahroni

Terkait anggapan adanya narasi Islamofobia, Ahmad Sahroni berpendapat klaim itu provokatif, karena terorisme tidak terkait dengan satu agama tertentu.

“Jadi tidak ada korelasinya,” kata Ahmad Sahroni.

Sebelumnya, Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (5/10) mengusulkan Densus 88 dibubarkan, karena pasukan khusus itu dianggap telah menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam (Islamofobia).

“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Terorisme memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas,” kata Fadli Zon dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter @fadlizon, Kamis.

Cuitan Fadli Zon itu merupakan komentar terhadap berita salah satu media nasional berjudul “Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia”. (Knu)

Baca Juga

Densus 88 Turun Tangan Selidiki Dugaan Baiat NII Terhadap Anak-Anak di Garut

#Densus 88 #Fadli Zon #Komisi III DPR #Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Fadli Zon Sebut Kunjungan Prabowo ke Prancis Menguntungkan
Kunjungan kali ini merupakan kunjungan keempat Prabowo ke Prancis.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Fadli Zon Sebut Kunjungan Prabowo ke Prancis Menguntungkan
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Indonesia
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Bagikan