Skandal Asuransi

Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 05 Februari 2020
 Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

Politikus Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sebenarnya Gerindra mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus Jiwasraya.

"Saya kira logikanya dan sewajarnya memang yang dibentuk itu adalah pansus, ini pendapat saya pribadi," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2).

Baca Juga:

PKS Harap Kejagung Tak Tebang Pilih Usut Kasus Jiwasraya

Fadli mengatakan Gerindra awalnya mendukung pansus. Namun lantaran ada permintaan, partai besutan Prabowo Subianto itu banting setir menyokong panja Jiwasraya.

"Mungkin ada permintaan karena kami kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kami berubah," ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pembentukan pansus efektif untuk menginvestigasi permasalahan yang terjadi pada Jiwasraya

Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

Saat ini, mayoritas fraksi di DPR menyatakan mendukung pembentukan panja Jiwasraya. Hanya ada dua fraksi yang kukuh agar Dewan membentuk pansus, yakni Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fadli Zon menyebut pembentukan pansus yang diusulkan dua fraksi itu masuk akal dan akan lebih efektif. Meski di sisi lain, dia mengakui pansus sulit terbentuk karena minim dukungan.

"Di dalam menggali untuk investigasi, saya berpendapat logikanya pansus, kenapa harus takut sama pansus," kata Fadli.

Menurut dia, pansus akan lebih komprehensif dalam menginvestigasi dan mengungkap kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu.

"Walaupun Fraksi Gerindra sudah ikut dalam Panja. Saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah ada lebih dari dua Panja, lebih efisien dengan membentuk Pansus," kata Fadli .

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai Pansus bisa membuat investigasi persoalan di Jiwasraya berjalan komprehensif dan tidak sektoral. Namun, harus ditentukan seluruh fraksi.

"Namun dalam hal ini saya kira logikanya dan sewajarnya yang harus dibentuk adalah Pansus, ini pendapat saya pribadi," ujarnya.

Fadli menjelaskan Fraksi Gerindra pada awalnya setuju pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, ia menduga perubahan sikap Gerindra lantaran ada permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Tapi, Fadli pesimistis Pansus Jiwasraya dapat terbentuk. Meskipun, pengusulan sudah memenuhi syarat, yakni lebih dari satu fraksi dan 25 orang anggota DPR menandatangani usulan pembentukannya.

Baca Juga:

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat DPR menyampaikan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya kepada Pimpinan DPR pada Selasa, 4 Februari 2020. Dalam usulan tersebut, dilampirkan bukti dukungan dari anggota Fraksi PKS sebanyak 50 orang dan Demokrat sebanyak 54 orang.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), syarat pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat sebanyak 25 orang dan lebih dari satu fraksi.(Knu)

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

#Fadli Zon #Partai Gerindra #Komisi I DPR #Asuransi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Deklarasi negara-negara BRICS juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
FBI Balikin Artefak Suku Dani, Suku Asmat dan Suku Danau ke Indonesia
Pertemuan itu membawa pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya, yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul,.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
FBI Balikin Artefak Suku Dani, Suku Asmat dan Suku Danau ke Indonesia
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Bagikan