Skandal Asuransi

Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 05 Februari 2020
 Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

Politikus Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sebenarnya Gerindra mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus Jiwasraya.

"Saya kira logikanya dan sewajarnya memang yang dibentuk itu adalah pansus, ini pendapat saya pribadi," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2).

Baca Juga:

PKS Harap Kejagung Tak Tebang Pilih Usut Kasus Jiwasraya

Fadli mengatakan Gerindra awalnya mendukung pansus. Namun lantaran ada permintaan, partai besutan Prabowo Subianto itu banting setir menyokong panja Jiwasraya.

"Mungkin ada permintaan karena kami kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kami berubah," ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pembentukan pansus efektif untuk menginvestigasi permasalahan yang terjadi pada Jiwasraya

Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

Saat ini, mayoritas fraksi di DPR menyatakan mendukung pembentukan panja Jiwasraya. Hanya ada dua fraksi yang kukuh agar Dewan membentuk pansus, yakni Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fadli Zon menyebut pembentukan pansus yang diusulkan dua fraksi itu masuk akal dan akan lebih efektif. Meski di sisi lain, dia mengakui pansus sulit terbentuk karena minim dukungan.

"Di dalam menggali untuk investigasi, saya berpendapat logikanya pansus, kenapa harus takut sama pansus," kata Fadli.

Menurut dia, pansus akan lebih komprehensif dalam menginvestigasi dan mengungkap kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu.

"Walaupun Fraksi Gerindra sudah ikut dalam Panja. Saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah ada lebih dari dua Panja, lebih efisien dengan membentuk Pansus," kata Fadli .

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai Pansus bisa membuat investigasi persoalan di Jiwasraya berjalan komprehensif dan tidak sektoral. Namun, harus ditentukan seluruh fraksi.

"Namun dalam hal ini saya kira logikanya dan sewajarnya yang harus dibentuk adalah Pansus, ini pendapat saya pribadi," ujarnya.

Fadli menjelaskan Fraksi Gerindra pada awalnya setuju pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, ia menduga perubahan sikap Gerindra lantaran ada permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Tapi, Fadli pesimistis Pansus Jiwasraya dapat terbentuk. Meskipun, pengusulan sudah memenuhi syarat, yakni lebih dari satu fraksi dan 25 orang anggota DPR menandatangani usulan pembentukannya.

Baca Juga:

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat DPR menyampaikan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya kepada Pimpinan DPR pada Selasa, 4 Februari 2020. Dalam usulan tersebut, dilampirkan bukti dukungan dari anggota Fraksi PKS sebanyak 50 orang dan Demokrat sebanyak 54 orang.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), syarat pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat sebanyak 25 orang dan lebih dari satu fraksi.(Knu)

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

#Fadli Zon #Partai Gerindra #Komisi I DPR #Asuransi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Indonesia
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Komisi I DPR menyoroti serangan AS ke Venezuela. Serangan tersebut seakan mengabaikan hukum internasional.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Indonesia
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Anggota Komisi I DPR RI menilai penggunaan pesawat CN-235 buatan Indonesia oleh AS, menjadi momentum penguatan industri pertahanan dan kemandirian alutsista nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Indonesia
Fadli Zon Sebut Tiket Museum Nasional Masih Sangat Terjangkau, Disabilitas Hingga Anak Yatim Tetap Gratis
Fadli Zon menilai bahwa biaya masuk museum di tanah air saat ini masih tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan standar internasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Fadli Zon Sebut Tiket Museum Nasional Masih Sangat Terjangkau, Disabilitas Hingga Anak Yatim Tetap Gratis
Indonesia
Sudah Diresmikan Fadli Zon, Museum Keraton Surakarta Belum Dibuka saat Libur Nataru, Ini Alasannya
Museum Keraton Surakarta belum dibuka untuk umum meskipun telah diresmikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon pasca dilakukan revitalisasi belum lama ini.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Sudah Diresmikan Fadli Zon, Museum Keraton Surakarta Belum Dibuka saat Libur Nataru, Ini Alasannya
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Cagar Budaya Nasional Kini Jadi 313, Fadli Zon: Kita Punya Potensi Puluhan Ribu Artefak Keren
Sebagai solusi percepatan, pemerintah mewacanakan pembentukan tim khusus untuk melakukan penilaian dan kurasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Cagar Budaya Nasional Kini Jadi 313, Fadli Zon: Kita Punya Potensi Puluhan Ribu Artefak Keren
Indonesia
Menteri Fadli Janjikan Semakin Banyak Revitalisasi Cagar Budaya
Pemerintah pusat akan hadir melakukan revitalisasi cagar budaya yang ada, termasuk Keraton Solo.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Menteri Fadli Janjikan Semakin Banyak Revitalisasi Cagar Budaya
Indonesia
Warisan Budaya Takbenda Indonesia Bertambah 514 Warisan
Penetapan warisan budaya takbenda ini diharapkan mampu dikembangkan dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Warisan Budaya Takbenda Indonesia Bertambah 514 Warisan
Bagikan