Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 14 September 2015
Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

Foto selfie Fadli Zon bersama kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Twitter @fadlizon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat  panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politisi Partai Gerindra itu menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu.

"Saya belum menerima surat panggilan dari MKD. Kita akan memberikan klarifikasi. Kita lihat prosedurnya," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam konferensi pers di kompleks parlemen hari ini Fadli membeberkan agenda pimpinan dan rombongan DPR selama di AS.

Fadli mengatakan pimpinan dan anggota DPR bertemu senat dan DPR di AS. Di samping itu, pimpinan DPR dan rombongan mengadakan diskusi dengan United States-Indonesia Society (USINDO) selama di AS. Ketua DPR Setya Novanto menjadi pembicara inti dalam diskusi tersebut.      

Seperti diketahui, rombongan pimpinan DPR RI melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan tersebut menuai kontroversi karena menghadiri agenda yang tidak terjadwal, yaitu kampanye calon presiden AS Donald Trump yang diusung Partai Republik. Lantaran hal ini MKD DPR akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk mengklarifikasi kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke AS. 

"MKD akan siap mengkonfirmasi semua pihak-pihak selain dari para anggota DPR dan termasuk juga Setjen DPR yang pastinya mengetahui agenda mereka tersebut," kata anggota MKD Sarifuddin Suding, di gedung DPR pekan lalu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding plesiran pimpinan dan anggota DPR ke AS yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4,6 miliar hanya menghambur-hamburkan APBN. (mad)  

Baca Juga:

Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

Ruhut Benarkan Rencana Penggulingan Setya Novanto

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR #Plesir #Fitra #Setya Novanto #Donald Trump #Fadli Zon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
anggota Komisi III DPR RI Rikwanto juga meminta agar kasus ini dihentikan karena menurutnya, tidak ada kasus lalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - 16 menit lalu
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
Indonesia
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 40 menit lalu
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Indonesia
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Safaruddin mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 34, telah mengatur alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap ancaman
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 59 menit lalu
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 59 menit lalu
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Dunia
Pasal 5 NATO Bisa Jadi Penyelemat Greenland dari Obsesi Donald Trump
Pasal 5 menyatakan serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi NATO.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pasal 5 NATO Bisa Jadi Penyelemat Greenland dari Obsesi Donald Trump
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Bagikan