Headline

Empat Tahun Jokowi-JK, Kasus Novel Jadi Catatan Hitam

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 21 Oktober 2018
Empat Tahun Jokowi-JK, Kasus Novel Jadi Catatan Hitam

Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla (Foto ANTARA/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Empat tahun pemerintahan Jokowi-JK memunculkan beragam penilaian dari masyarakat. Sebagian pihak menilai Jokowi-JK telah melakukan banyak perubahan, namun tidak sedikit juga yang menilai sebaliknya.

Adapun kinerja yang dinilai lemah pada pemerintahan Jokowi salah satunya di bidang hukum. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menjadi yang paling disorot.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kasus Novel Baswedan menjadi catatan kritis pemerintahan Jokowi-JK karena hingga saat ini Polri belum bisa menangkap pelaku.

Hampir dua tahun ini, penyiram salah satu penyidik KPK tersebut bebas berkeliaran, bahkan hampir-hampir kasus tersebut terlupakan.

"Penegakan hukum menjadi catatan (Kritis) bagi Jokowi-JK, khususnya penegakan hukum terkait kasus Novel," kata Ujang Komarudin, Minggu (21/10).

Novel Baswedan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu, jika kasus Novel tak bisa diungkap aparat, maka akan menjadi preseden buruk bagai penegak hukum di tanah air khususnya pemberantasan korupsi.

"Orang akan takut melaporkan tindak pidana korupsi, karena takut dengan ancaman atau intimidasi," terangnya.

Terkait hal itu, menurutnya peran pemerintahan Jokowi-JK harus lebih kuat mendorong pihak penegak hukum serius menyelesaikan kasus tersebut.

"Bukan intervensi, tetapi presiden mempunyai kewenangan khusus (Diskresi) untuk memerintahkan jajarannya, misalkan Polri atau Kejakasaan Agung," terang dia.

Sekadar informasi, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada April 2017 lalu. Waktu itu, Novel sedang menangani kasus korupsi mega proyek E-KTP yang melibatkan banyak anggota DPR RI.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Marc Marquez Kunci Juara MotoGP 2018 di Sirkuit Motegi

#Presiden Jokowi #Wapres Jusuf Kalla #Novel Baswedan #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan