Eddy Flo
MerahPutih.Com - Empat tahun pemerintahan Jokowi-JK memunculkan beragam penilaian dari masyarakat. Sebagian pihak menilai Jokowi-JK telah melakukan banyak perubahan, namun tidak sedikit juga yang menilai sebaliknya.
Adapun kinerja yang dinilai lemah pada pemerintahan Jokowi salah satunya di bidang hukum. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menjadi yang paling disorot.
Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kasus Novel Baswedan menjadi catatan kritis pemerintahan Jokowi-JK karena hingga saat ini Polri belum bisa menangkap pelaku.
Hampir dua tahun ini, penyiram salah satu penyidik KPK tersebut bebas berkeliaran, bahkan hampir-hampir kasus tersebut terlupakan.
"Penegakan hukum menjadi catatan (Kritis) bagi Jokowi-JK, khususnya penegakan hukum terkait kasus Novel," kata Ujang Komarudin, Minggu (21/10).
Menurut Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu, jika kasus Novel tak bisa diungkap aparat, maka akan menjadi preseden buruk bagai penegak hukum di tanah air khususnya pemberantasan korupsi.
"Orang akan takut melaporkan tindak pidana korupsi, karena takut dengan ancaman atau intimidasi," terangnya.
Terkait hal itu, menurutnya peran pemerintahan Jokowi-JK harus lebih kuat mendorong pihak penegak hukum serius menyelesaikan kasus tersebut.
"Bukan intervensi, tetapi presiden mempunyai kewenangan khusus (Diskresi) untuk memerintahkan jajarannya, misalkan Polri atau Kejakasaan Agung," terang dia.
Sekadar informasi, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada April 2017 lalu. Waktu itu, Novel sedang menangani kasus korupsi mega proyek E-KTP yang melibatkan banyak anggota DPR RI.(Fdi)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Marc Marquez Kunci Juara MotoGP 2018 di Sirkuit Motegi
