Empat Kepala Daerah Dianugerahi MIPI Award 2017

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 November 2017
Empat Kepala Daerah Dianugerahi MIPI Award 2017

Ahmad Heryawan. (MP/Yugie Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Empat kepala daerah yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Wali Kota Pontianak Sutarmidji mendapatkan pengharagaan MIPI Award 2017 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Keempat kepala daerah tersebut mendapatkan MIPI Award 2017 kategori praktisi pemerintahan yang diserahkan pada malam pengenugerahan di Jakarta, Sabtu (4/11) malam.

Selain kepala daerah, MIPI Award 2017 juga diserahkan kepada Prof DR Eko Prasojo, Guru Besar Universitas Indonesia yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan aktifis dan pemerhati otonomi daerah Robert na Endang Jaweng dianugerahi MIPI Award 2017 kategori pemerhati pemerintahan.

Ketua Umum MIPI M Ridho Ficardo mengatakan MIPI award diharapkan dapat menjadi spirit dan motivasi bagi praktisi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga mendorong para ilmuwan dan pemerhati pemerintahan untuk terus mengembangkan pemikiran baru dan berkontribusi bagi pembentukan pemerintahan yang baik.

"Peraih MIPI Award diharapkan bisa menjadi contoh menjadi tauladan dan terus menerus melanjutkan karya bhaktinya, inovasinya, yang dapat dicontoh direplikasi untuk diterapkan di daerah-daerah lain," kata Ridho dalam sambutannya seperti dikutip Antara.

Bupati Agam Indra Catri mengatakan kepada wartawan ia mengapresiasi penganugerahan MIPI Award 2017, setelah perjalanan panjang dalam perbaikan tata kelola penerintahan.

Menurut dia, pemerintahan merupakan hal yang vital dalam pembangunan. "Merancang pembangunan itu mudah tapi melaksanakan itu sulit kalau pemerintah tidak ada," katanya kepada wartawan.

Sementara itu dalam malam penganugerahaan MIPI Award tersebut juga diisi dengan orasi Ilmiah Prof DR Eko Prasojo dengan tema Quo Vadis Kualitas Pemerintahan Dalam Tantangan Perubahan Global dan Transformasi Digital.

Tim penilai MIPI Award 2017 terdiri dari Ketua Prof Muchlis Hamdi, Sekretaris Prof R Siti Zuhro dengan anggota Prof Miftah Thoha, Prof Ramlan Surbakti, Drs Arbi Sanit, Prof Ngadisah dan Mudiati Rahmatunnisa PhD.

Staf Ahli Mendagri Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri malam penganugerahan tersebut.

Sementara itu, MIPI dibentuk pada 22 Oktober 1991 di Jakarta, sebagai wadah berhimpunnya sarjana, pakar, praktisi, pemerhati pemerintahan.

#MIPI Award 2017 #Gubernur Jawa Barat #Ahmad Heryawan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
KDM akan Serahkan Uang Rp 250 Juta untuk Korban Penganiayaan Taufik Hidayat saat Hari Bhayangkara
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan memutuskan untuk menyerahkan uang sayembara Rp 250 juta kepada korban.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
KDM akan Serahkan Uang Rp 250 Juta untuk Korban Penganiayaan Taufik Hidayat saat Hari Bhayangkara
Indonesia
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Dedi menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Februari 2026
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Gubernur Jabar KDM merespons penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka korupsi oleh Kejari Bandung. Tegaskan proses hukum harus dihormati.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
KDM akan Panggil Kepala BGN Jabar, Minta 'Pertanggungjawaban' Pasca Maraknya Kasus Keracunan MBG
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pertimbangkan hentikan sementara MBG di Jabar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
KDM akan Panggil Kepala BGN Jabar, Minta 'Pertanggungjawaban' Pasca Maraknya Kasus Keracunan MBG
Indonesia
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI kritisi kebijakan Gubernur Jabar soal kuota 50 siswa dalam satu kelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Indonesia
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga dirinya memaknai kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
Bagikan