Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Juni 2019
 Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, TB Ace Hasan Syadzily. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menyebut justru elit politik tidak siap dengan keputusan hasil Pilpres 2019 dibanding masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ace terkait cuitan di sosial media twitter Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang menyarankan pembubaran koalisi pendukung kubu 01 dan 02 untuk menyetop polarisasi yang terjadi di masyarakat.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elit politiknya," ujar Ace Hasan kepada wartawan, Senin (10/6).

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan sebaiknya koalisi capres dibubarkan untuk turunkan tensi politik di akar rumput (Foto: Antaranews)

Menurut Ace, sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai dengan Pilpres.

"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," kata Ace.

Ace menilai pembubaran koalisi tidak diperlukan. Sebab itu akan berfungsi untuk membangun serta membantu capres-cawapres terpilih saat pemerintahan berlangsung.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Jan Ethes Blusukan ke Pasar Burung Depok Solo

Menangi 'Perang Saudara' Jojo Raih Juara Australia Open 2019

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar tersebut memberi contoh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono dimana koalisi pendukungnya juga tidak dibubarkan.

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, koalisi pendukung Presiden SBG tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," tutup Ace.(Knu)

#Pilpres 2019 #Partai Golkar #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Bagikan