Pilpres 2019

Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Juni 2019
 Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, TB Ace Hasan Syadzily. (Foto: Ist)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menyebut justru elit politik tidak siap dengan keputusan hasil Pilpres 2019 dibanding masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ace terkait cuitan di sosial media twitter Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang menyarankan pembubaran koalisi pendukung kubu 01 dan 02 untuk menyetop polarisasi yang terjadi di masyarakat.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elit politiknya," ujar Ace Hasan kepada wartawan, Senin (10/6).

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan sebaiknya koalisi capres dibubarkan untuk turunkan tensi politik di akar rumput (Foto: Antaranews)

Menurut Ace, sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai dengan Pilpres.

"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," kata Ace.

Ace menilai pembubaran koalisi tidak diperlukan. Sebab itu akan berfungsi untuk membangun serta membantu capres-cawapres terpilih saat pemerintahan berlangsung.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Jan Ethes Blusukan ke Pasar Burung Depok Solo

Menangi 'Perang Saudara' Jojo Raih Juara Australia Open 2019

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar tersebut memberi contoh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono dimana koalisi pendukungnya juga tidak dibubarkan.

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, koalisi pendukung Presiden SBG tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," tutup Ace.(Knu)

#Pilpres 2019 #Partai Golkar #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Indonesia
DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar
Adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar
Bagikan