Pilpres 2019

Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Juni 2019
 Elite Politik Diminta Contoh Rakyat yang Sudah Terima Hasil Pilpres 2019

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, TB Ace Hasan Syadzily. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menyebut justru elit politik tidak siap dengan keputusan hasil Pilpres 2019 dibanding masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ace terkait cuitan di sosial media twitter Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang menyarankan pembubaran koalisi pendukung kubu 01 dan 02 untuk menyetop polarisasi yang terjadi di masyarakat.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elit politiknya," ujar Ace Hasan kepada wartawan, Senin (10/6).

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan sebaiknya koalisi capres dibubarkan untuk turunkan tensi politik di akar rumput (Foto: Antaranews)

Menurut Ace, sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai dengan Pilpres.

"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," kata Ace.

Ace menilai pembubaran koalisi tidak diperlukan. Sebab itu akan berfungsi untuk membangun serta membantu capres-cawapres terpilih saat pemerintahan berlangsung.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Jan Ethes Blusukan ke Pasar Burung Depok Solo

Menangi 'Perang Saudara' Jojo Raih Juara Australia Open 2019

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar tersebut memberi contoh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono dimana koalisi pendukungnya juga tidak dibubarkan.

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, koalisi pendukung Presiden SBG tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," tutup Ace.(Knu)

#Pilpres 2019 #Partai Golkar #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan