Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Transportasi Budiyanto menyoroti semrawutnya para pengemudi ojek online terutama saat tengah menunggu penumpang.
Pasalnya, mayoritas dari mereka terkesan seenaknya mangkal di pinggir jalan hingga menyebabkan kemacetan. Budiyanto mengatakan, perlu ada upaya-upaya penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah pengemudi ojol berkendara seenaknya.
Baca Juga
Viral Puluhan Ojol Rusak Mobil Taksi Bluebird, Ini Tanggapan Polisi
"Upaya ini sebagai angkah untuk membangun kesadaran dan disiplin para pengendara dan sekaligus untuk membangun efek jera dari proses penegakan hukum tersebut. Sehingga diharapkan terbangun budaya disiplin berlalu lintas," kata Budiyanto kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (11/11).
Budiyanto melanjutkan, fenomena itu menunjukan situasi kesemrawutan dan rendahnya disiplin berlalu lintas. Ia melihat, ada kesan adanya pembiaran, dan gambaran ketidakberdayaan petugas.
"Tanpa adanya kolaborasi, dan sinergitas komponen-komponen yang ada didalamnya dalam rangka mencari solusi yg tepat ,permasalahan sosial ini dapat berdampak kepada masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan yg kurang kondusif," ungkap Budiyanto.
Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini melihat, aparat terkesan tak berdaya sehingga menciptakan ruang untuk melakukan pelanggaran.
Baca Juga
Nyate Bareng Ojol, Menhub Budi Janji Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi
"Perlu ada langkah-langkah sinergitas dengan komponen-komponen yang berkompeten didalamnya untuk membuat suatu langkah yg terintegrasi dalam rangka mencari solusi dari hulu sampai hilirnya," imbuh Budiyanto.
Budiyanto lantas memberikan solusi agar permasalahan tersebut segera selesai. Antara lain dengan membangun shelter- shelter atau tempat mangkal ojol pada sekitar sentra-sentra ekonomi dan pusat- pusat keramaian.
"Ini harus ada petugas pengawasnya. Perkembangan menunjukan situasi kesemrawutan karena pengawasan lemah dan tak konsisten,"jelas purnawairawan Polri berpangkat AKBP ini.
Baca Juga
Lalu, perlu ada payung hukum untuk proses rekrutmen pemgendara hingga atiran hukum baru yang mengatur tentanv tarif dan masalah keselamatan.
"Perlu ada forum duduk bersama yang di fasilitasi oleh pemerintah
untuk mencari langkah-langkah solutif yg dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga kita tidak saling menyalahkan , karena pada prinsipnya permasalahan ini adalah tanggung jawab kita bersama," tutup Budiyanto. (Knu)
