Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) diskriminatif dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
“Di rezim Jokowi ada indikator ultra-diskriminatif atau sikap Presiden yang diskriminatif dalam kasus teror terhadap Novel Baswedan,” kata Busyro dalam sebuah diskusi, Jumat (19/6).
Baca Juga
Salah satu indikatornya, kata Busyro, Jokowi tidak merespon desakan koalisi masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen yang terdiri dari unsur Polri, KPK, Komnas HAM dan masyarakat sipil.
“Isi pernyataan itu adalah memohon kepada jokowi untuk bentuk TGPF independen terdiri dari polri KPK Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil atas desakan kami unsur masyarakat sipil apa sikap Presiden sampai saat ini nihil besar,” ujarnya.
Busyro juga menyoroti kejanggalan dalam proses peradilan kasus Novel. Dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis merupakan anggota Polri, disidik oleh anggota Polri, dan dibela oleh tim dari Korps Bhayangkara.
"Apakah ini nalar hukum Pancasila? Polri yang proses, Polri yang sediakan pengacara,” imbuhnya.
Selain itu, Busyro mengatakan ada kejanggalan besar dalam peradilan kasus Novel, yaitu barang bukti yang berubah yakni dari air keras menjadi air aki, lalu saksi kunci yang tidak diperiksa, hingga ada pembuktian yang dipaksakan.
“Hasil Komnas HAM dicampakan dan berujung pada tuntutan JPU hanya 1 tahun dengan catatan jaksa ini wakil negara dibawah Jaksa Agung dan Jaksa Agung di bawah Presiden,” tegas dia.
Baca Juga
Viral Bintang Emon Dilaporkan, Begini Klarifikasi Anak Buah PSI
Untuk itu, Busyro menyimpulkan dari sejumlah kejanggalan tersebut, teror terhadap lembaga antirasuah dan Novel Baswedan mencerminkan dominannya oligarki bisnis dan politik di Indonesia.
“Berdasarkan fakta maka saya teruskan bahwa teror terhadap KPK maupun Novel Baswedan merupakan indikator, merupakan tanda semakin jelas semakin dominannya para dominator oligarki bisnis dan politik,” kata Busyro. (Pon)
