Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyesalkan langkah tim advokasi Jokowi-Ma'ruf meminta MK menolak permohonan BPN Prabowo-Sandi.
Menurut Natalius, hal ini menunjukkan tim advokasi Jokowi-Ma'ruf lakukan upaya pembangkangan terhadap aturan. Selain itu, kubu 01 juga dinilai membangkang terhadap lembaga yudikatif.
BACA JUGA: Selain Mengesahkan Alat Bukti, MK Juga Tolak Saksi Prabowo-Sandi Dilindungi LPSK
"Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court)," kata Natalius dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Selasa (18/6).
Kubu 01 tidak hanya menghina lembaga peradilan tetapi merendahkan harga diri, wibawa dan martabat para hakim yang mulia.
"Kehormatan Hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia," jelas Natalius.
Natalius menganggap, seharusnya tim advokasi 01 paham bahwa sidang pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar mengambil keputusan soal perbaikan berkas bisa dikategorikan penghinaan. Selain itu, secara implisit, juga mengandung kekerasan verbal kepada Hakim.
Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan Hakim berat ke pasangan 01. "Padahal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap menghadapi gugatan," terang Natalius.
Ia menyatakan, hal ini tak dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum.
"Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan ebagaimana Orde Baru, hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa dan orang-orang berkuasa. Hal tersebut berarti demokrasipun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum," terang Natalius.
Natalius berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. "Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya Negara (quardian of nations state)," tutup Natalius.
BACA JUGA: Unjuk Rasa Depan Gedung MK, Massa Baca Alquran dan Orasi
Sebelumnya, paslon 01 meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohon pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait diskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.
Dalam dalil permohonannya, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf karena diduga melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses pilpres.
Namun, dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan bukan ranah MK. (Knu)
