Andika Pratama
MerahPutih.com - Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dirasakan cukup masif sebagai akibat dari pembatasan pergerakan masyarakat baik internasional maupun lokal.
Ketua tim peneliti Dr Widyastutik menyebut kemungkinan penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Baca Juga
Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19
Menurut Widuastutik, stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) khususnya untuk masyarakat di pedesaan diperlukan dalam jangka pendek untuk menahan kemungkinan penurunan ekonomi makro, sektoral dan dampak terhadap rumah tangga.
Sementara, stimulus ekonomi di pedesaan sangat diperlukan untuk menyelamatkan sektor yang bergerak khususnya pangan.
"Sektor pangan selain memenuhi kebutuhan akhir (final demand) bagi rumah tangga juga menjadi input bagi sektor lainnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan olahan," kata Widyastutik dalam keteranganya, Sabtu (6/6).
Ia menyebut, urgensi kebijakan untuk memprioritaskan logistik bahan pangan lebih dari 70 persen sangat diperlukan. Jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana pertanian juga sangat diperlukan untuk menjamin operasional sektor pertanian.
"Kebijakan bansos, relaksasi kredit, subsidi bunga kredit untuk input di sektor pertanian menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi pemerintah," imbuh Widyastutik.
Praktisi ekonomi, Bustanul Arifin mengatakan, stok beras pada bulan Juni 2020 sudah mulai menipis yakni 1,5 juta ton.
"Diperkirakan hingga bulan Agustus stok beras akan menggerus di masyarakat, selanjutnya titik kritis akan terjadi pada bulan November-Januari 2021," jelas Bustanul.
Baca Juga
Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Akui Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Pengamat ekonomi Hermanto Siregar menyarankan agar memanfaatkan semua potensi yang ada diantaranya memanfaatkan lahan pekarangan rumah, lahan pasang surut dan lahan tidak produktif. Selanjutnya memberikan stimulus yang lebih jelas dan efektif yakni memberikan benih dan pupuk bagi petani.
Skenario yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja adalah menumbuhkan sektor pertanian di desa dengan menggunakan inovasi dan teknologi padat karya, melakukan pengolahan dan prosesing untuk menambah nilai tambah di setiap komoditas.
"Terdapat banyak sektor yang dapat dijadikan tumpuan untuk menghidupkan sektor lainnya, “ paparnya.
Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mendorong agar kebijakan yang ada di Indonesia baik kebijakan stimulus, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), relaksasi apapun harus berbasis pada saintifik, agar kebijakan yang diambil lebih akurat, tepat dan efektif sekaligus memberikan solusi. Science-based policy sudah menjadi keniscayaan.
Hasil-hasil riset diatas menyebutkan efektivitas stimulus ekonomi akan menjadi kunci sejauh mana Indonesia akan pulih atau tidak dari krisis ini. Berkat kolaborasi dari kita semua perguruan tinggi, pemerintah dan para pengusaha akan terwujud pemulihan.
"Dan lebih penting lagi kita harus selamatkan desa sebagai Last Resort dan sebagai tumpuan hidup masyarakat Indonesia, “ jelas Arif.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa besarnya dampak ekonomi membutuhkan langkah antisipasi yang besar dan cepat.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 yaitu kebijakan stimulus diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha supaya tidak sampai pada kebangkrutan dan agar kehilangan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tidak melebihi batas toleransi.
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial
Ada empat tahap respon kebijakan menghadapi COVID-19 yaitu penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, mengurangi tekanan sektor keuangan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Lalu, arah kebijakan pasca Pendemi COVID-19 diantaranya revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan," tutup Suharso. (Knu)
