Ekonom Sebut El Nino Digunakan Mendulang Suara di Pemilu 2024

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 01 April 2024
Ekonom Sebut El Nino Digunakan Mendulang Suara di Pemilu 2024

Saksi Ahli Faisal Basri di sidang MK.(foto: dok MK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - TIM hukum capres/cawapres pemohon gugatan Pemilu 2024, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Imin), mendatangkan ekonom senior Faisal Basri sebagai saksi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4). Dalam keterangannya, Faisal menyinggung adanya hubungan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras El Nino tahun 2023 dengan kepentingan elektoral Pemilu 2024.

Dia mengungkap fenomena alam El Nino dijadikan alasan untuk pemberian bansos. Padahal, menurutnya, kondisi El Nino pada 2021 lebih parah, tetapi tidak ada penyaluran bansos serupa. “Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara,” katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Baca juga:

Hari Ini, Sidang MK Hadirkan Belasan Saksi Kubu AMIN

Menurutnya, kebijakan bansos itu tak relevan sebab saat bencana yang terjadi di berbagai daerah, lahan panen beras dalam negeri tetap stabil di atas angka 10 juta hektare. Bahkan, menurut Faisal, produktivitasnya naik sehingga produksi beras cuma turun 600 ribuan ton. "Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras,” tuturnya.

Faisal mengibaratkan situasi politik dewasa ini mirip ‘gentong babi’ yang menggelontorkan uang untuk kepentingan politik tertentu. "Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," kata Faisal.

MK melanjutkan sidang sengketa pilpres pada Senin (1/4). Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari tim hukum kubu Anies-Muhaimin. Ketua MK Suhartoyo menyebut tim Anies-Muhaimin dalam hal ini pemohon I membawa tujuh ahli dan 11 saksi pada Senin pagi.(Knu)

Baca juga:

Jokowi Ogah Komentari Sidang MK, Walau Dituduh Lakukan Abuse of Power

#Pemilu #Sidang Mk
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan