Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENANGANAN bencana di Sumatra tak henti-hentinya menuai sorotan lantaran pemerintah tak mau menetapkan status bencana nasional. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai publik ingin kepastian bahwa negara hadir secara penuh.
"Istilah bencana nasional sering dipahami seperti tombol darurat yang bila ditekan otomatis mengucurkan uang tak terbatas,'' kata Achmad kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (23/12).
Achmad melihat persoalannya bukan semata 'ada atau tidak ada uang', tapi prioritas.
"Ketika bencana meluas, negara harus terlihat menempatkan nyawa dan pemulihan warga sebagai prioritas paling atas, bahkan bila itu berarti menunda sebagian agenda lain,'' jelas Achmad.
Achmad mengatakan pemerintah bisa menyiapkan dana ketahanan bencana yang benar-benar multitahun. "Dana sap pakai membantu fase darurat, tetapi pemulihan dan rekonstruksi merupakan cerita berbeda,'' jelas Achmad.
Baca juga:
Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra Mulai Dibangun 21 Desember
Ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini menyebut penempatan anggaran untuk tujuan stabilisasi ekonomi harus disandingkan dengan investasi ketahanan. "Seperti perbaikan daerah aliran sungai, tata ruang, perlindungan lereng, dan sistem peringatan dini. Tanpa itu, kita seperti terus membayar biaya banjir berulang, bukan mencegahnya,'' ungkap Achmad.
Di tengah krisis bencana dan tekanan penerimaan negara, keputusan fiskal harus makin peka.
"Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan rasa aman warga bahwa negara memegang kendali,'' tutup Achmad.(knu)
Baca juga:
