Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif mendukung kebijakan Pemprov DKI yang telah memberlakukan perluasan sistem ganjil genap di 25 ruas Jakarta.
Namun aturan itu, kata dia, harus dibarengi dengan kelayakan fasilitas moda transportasi umum di Ibu Kota. Ia pun menyebut hal ini masih jauh dari yang diharapkan.
Baca Juga:
Antisipasi Lonjakan Penumpang Imbas Ganjil Genap, TransJakarta Siapkan 48 Rute
"Kendaran umum sekarang saya katakan dalam konteks tranportasi publik, belum dan jauh dari yang harapkan," ujar Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, selasa (10/9).
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra ini menuturkan masih kurangnya angkutan massal pengumpan sehingga menyulitkan masyarajat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Ia pun menyarankan pemprov DKI untuk mengenai sistem transportasi agar masyarakat bisa didorong menggunakan kendaraan umum dengan nyaman dan aman.
"Contohnya feeder-nya kurang. Saya sudah coba naik dari Ciracas dan turun ke Cawang, kelimpungan itu cari kendaraan yang menuju sini (Kebon Sirih). Harus tiga kali naik. Itu feeder-nya itu," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal menambah jumlah armada transportasi umum guna mengantisipasi membludaknya masyarakt imbas dari sistem ganjil genap.
"Kita juga terus menambah jumlah armada, menambah kenyamanan, dan menambah jangkauan. Sehingga naik kendaraan umum jadi sesuatu yang meringankan bagi masyarakat," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (9/9).
Baca Juga:
Senin Besok Perluasan Ganjil Genap Diberlakukan, Ini Tanggapan Anies
Senin 9 September 2019 kemarin Pemprov DKI telah resmi memberlakukan sistem ganjil genap di 25 rute di Jakarta.
Dimulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 06.00-10.00 WIB, dilanjutkan pada sore sampai malam, mulai pukul 16.00-20.00 WIB. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran akan didenda maksimal Rp500.000.
Aturan perluasan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.(Asp)
Baca Juga:
Anies Dikritik, Penghapusan Ganjil-Genap Saat Weekend Ganggu Wisatawan
