Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Duet Ganjar-Sandi Dinilai bakal Mudah Dapat Dukungan Publik

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 24 Desember 2022
Duet Ganjar-Sandi Dinilai bakal Mudah Dapat Dukungan Publik

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bisa menjadi pasangan alternatif untuk bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau Ganjar pasangannya Sandi, Sandi adalah bagian dari pemerintahan hari ini, saya kira akan lebih mudah untuk mendapat tiket," ujar Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting (ICRC), Hadi Suprapto Rusli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/12).

Baca Juga

Survei Capres 2024 Poltracking: Ganjar Teratas, Anies Salip Prabowo

Hadi menjelaskan, Menparekraf Sandiaga Uno memiliki beberapa kelebihan. Menurutnya, kelebihan-kelebihan itu berpotensi menuai dukungan.

"Sandi cukup populer dan punya popularitas, itu penting dalam pemilu. Selain itu, memiliki jabatan publik dan logistik. Sandi berpotensi mendapat dukungan Jokowi," ujarnya pula.

Sementara itu, Ketua Ganjar Pranowo (GP) Mania Immanuel Ebenezer mengaku lebih cocok jika Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno. Immanuel yang akrab disapa Bung Noel menyebut Sandiaga Uno mumpuni secara sosial dan politik.

"Soal pengalaman jadi pejabat sudah, jadi pengusaha sudah, mendampingi siapa pun sudah. Nah yang dia belum lakukan kan menjadi pendampingnya Mas Ganjar. Anak muda, pekerja, sangat energik," kata Noel yang juga merupakan Ketua Jokowi Mania (JoMan).

Baca Juga

PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Sebelumnya, hasil survei Charta Politika Indonesia juga mengungkapkan Sandiaga Uno dianggap menjadi pasangan terbaik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo apabila Pemilihan Presiden 2024 digelar pada hari ini.

Dalam simulasi empat pasangan, duet Ganjar dan Sandiaga memperoleh 34,7 persen. Lalu, duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 24,8 persen.

Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 22,8 persen. Selanjutnya Ketua DPR RI Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 4,1 persen. Sementara terdapat 13,6 persen responden memilih tidak tahu dan tidak jawab. (*)

Baca Juga

Momen Ganjar Bertemu Megawati di Solo

#Ganjar Pranowo #Sandiaga Uno #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan