Andika Pratama
MerahPutih.com - Hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 tinggal menghitung hari. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara sekaligus pengawas menduga politik uang masih menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi pemilih.
Oleh sebab itu, Bawaslu menaruh perhatian khusus selain pemanfaatan isu SARA dalam mencegah potensi tingkat kerawanan pelanggaran di TPS jelang pencoblosan.
"Politik uang tetap menjadi perhatian penting menjelang pemungutan suara karena terdapat 26.860 di sekitar TPS yang terindikasi terdapat aktor dan kelompok yang berpotensi mempengaruhi pemilih dengan pemberian uang dan/atau barang," kata Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin saat merilis data potensi kerawanan pelanggaran di TPS, di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, Senin (25/6).
Dia menuturkan, ada sejumlah indikasi yang berpotensi dapat mempengaruhi pemilih di Pilkada Serentak 2018 terkait dengan politik uang.
Hal tersebut berdasarkan data dan investigasi Bawaslu di lapangan sebagai berikut, pemberian uang atau barang pada masa kampanye terjadi di 7999 TPS, adanya TPS yang berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon terjadi di 7229 TPS, adanya petugas KPPS yang mendukung pasangan calon tertentu terdapat di 5810 TPS, adanya Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis terdapat di 5635 TPS.
"Badan Pengawas Pemilihan Umum akan meningkatkan fokus pengawasan dan perhatian lebih terhadap TPS yang terindikasi rawan dengan melakukan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan yang dilakukan menjelang pemungutan suara adalah patroli pengawasan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah Pilkada dan konsolidasi antara penyelenggara Pilkada," terangnya.
Selain politik uang, isu SARA juga terindikasi digunakan guna mempengaruhi pemilih.
"Bawaslu juga menemukan potensi Praktik penggunaan isu SARA di sekitar TPS terjadi di 278 TPS," imbuhnya.
Terkait potensi pelanggaran tersebut, Badan pengawas pemilihan umum mengajak masyarakat pemilih untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran terutama terkait dengan hak pilih, politik uang dan politisasi SARA.
"Laporan dapat disampikan kepada Pengawas pemilihan dengan disampaikan langsung atau melalui aplikasi Gowaslu," pungkasnya. (fdi)
