DPW PKS Tegaskan Putusan Nama Cagub DKI Ada di DPP

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 Mei 2024
DPW PKS Tegaskan Putusan Nama Cagub DKI Ada di DPP

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin. (Dok. PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW PKS DKI Jakarta mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada 27 November 2024.

Kendati demikian, DPD menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PKS apakah Anies diterima lagi sebagai Cagub Jakarta 2024.

"Keputusan DPW PKS DKI mengusulkan ke DPP seperti itu, kewenangan DPP menerima atau menolak," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Jumat (24/5).

Baca juga:

PKS Masih Bahas Usulan Anies Baswedan Jadi Cagub Jakarta

Khoirudin mengungkapkan, Anies menerima dengan senang hati namanya kembali didorong untuk meramaikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dari PKS.

"Ya disambut dengan hangat oleh Anies (usulan PKS)," urainya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS ini mengungkapkan, PKS sudah melakukan pertemuan dengan Anies dan berbincang mengenai pencalonan Pilkada DKI Jakarta ini.

Baca juga:

Hasto Tegaskan Anies Belum Lakukan Komunikasi Politik dengan PDIP

Khoirudin menegaskan, belum ada obrolan yang dilaksanakan PKS dengan partai politik lain dalam pengusulan sosok Anies Baswedan ini.

Nama Anies ini dimunculkan dari keinginan kader internal PKS Jakarta. "Belum (ada obrolan partai lain, PKS menerima teman-teman partai yang ikut bergabung," ucapnya. (Asp).

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan