DPT Pemilu 2024: Jabar Jadi Provinsi dengan Pemilih Terbanyak

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
DPT Pemilu 2024: Jabar Jadi Provinsi dengan Pemilih Terbanyak

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menghadiri rakor persiapan pemilu serentak 2024 provinsi Maluku, di Kota Ambon, Kamis (21/7). (HO/Biro Adpim Setda Maluku)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat pleno terbuka untuk merangkum Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional dalam Pemilu 2024, Minggu (2/7). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin KPU, anggota KPU, dan perwakilan dari 18 partai nasional.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 merupakan kewenangan masing-masing wilayah KPU berdasarkan Undang-undang Pemilu.

Baca Juga:

Bawaslu Konsolidasi Pengawas di Daerah Lakukan Sinkronisasi Data DPT

"Kewenangan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Undang-undang Pemilu berada di tangan KPU Kabupaten/Kota, dan di luar negeri oleh PPLN yang telah dilaksanakan pada tanggal 20, dalam rentang waktu tanggal 20 dan 21 Juni 2023," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam sambutannya di Gedung KPU RI, Minggu (2/7).

Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa telah dilakukan rekapitulasi berjenjang di masing-masing KPU Provinsi sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat nasional yang diadakan hari ini.

Selain anggota KPU dan perwakilan partai nasional, rapat pleno terbuka ini juga dihadiri oleh anggota Bawaslu, anggota DKPP, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Staf Ahli Panglima TNI, Ditjen Dukcapil, perwakilan dari Polri, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat pleno, KPU menetapkan ada 204,8 juta atau tepatnya 204.807.222 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

"Total pemilih dalam DPT di dalam maupun luar negeri pemilih laki-laki 102.218.503 pemilih, pemilih perempuan 102.588.719 pemilih," kata Hasyim.

Adapun total jumlah pemilih tetap dari 38 provinsi untuk Pemilu 2024 adalah sebanyak 203.056.748 orang dengan pemilih laki-laki 101.467.243 orang dan 101.589.505 orang.

Sementara untuk pemilih di luar negeri 751.260 laki-laki dan 999.214 perempuan. Maka total pemilih di luar negeri ada 1.750.474 orang.

Baca Juga:

DPT Pemilu 2024 di Jakarta Sebanyak 8.252.897 Orang

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Pemilu 2024 mendatang. Jumlah DPT Jawa Barat, yakni 35.714.901 pemilih tersebar di 140.457 TPS.

Jawa Timur dengan 31.402.838 pemilih tersebar di 120.666 TPS. Jawa Tengah 28.289.413 pemilih tersebar di 117.299 TPS.

"Sumatera Utara 10.853.940 pemilih tersebar di 45.875 TPS, dan Banten dengan 8.842.646 pemilih tersebar di 33.324 TPS," kata anggota KPU Betty Epsilon Idroos.

Tidak hanya provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, Betty juga mengungkapkan provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit.

Lima provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara dan Papua. Yang paling rendah jumlah pemilihnya Papua Selatan dengan pemilih 367.269 pemilih di 1770 TPS. Papua Barat dengan 385.465 pemilih tersebar di 1923 TPS. Papua Barat Daya dengan jumlah pemilih 440.826 tersebar di 2156 TPS.

"Kalimantan Utara dengan 504.252 pemilih tersebar di 2295 TPS dan Papua dengan 727.835 pemilih tersebar di 3109 TPS," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Tahapan Pemutakhiran DPT Pemilu 2024, Bawaslu Jangan Sampai Kecolongan

#KPU #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan