DPT Pemilu 2024: Jabar Jadi Provinsi dengan Pemilih Terbanyak

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
DPT Pemilu 2024: Jabar Jadi Provinsi dengan Pemilih Terbanyak

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menghadiri rakor persiapan pemilu serentak 2024 provinsi Maluku, di Kota Ambon, Kamis (21/7). (HO/Biro Adpim Setda Maluku)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat pleno terbuka untuk merangkum Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional dalam Pemilu 2024, Minggu (2/7). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin KPU, anggota KPU, dan perwakilan dari 18 partai nasional.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 merupakan kewenangan masing-masing wilayah KPU berdasarkan Undang-undang Pemilu.

Baca Juga:

Bawaslu Konsolidasi Pengawas di Daerah Lakukan Sinkronisasi Data DPT

"Kewenangan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Undang-undang Pemilu berada di tangan KPU Kabupaten/Kota, dan di luar negeri oleh PPLN yang telah dilaksanakan pada tanggal 20, dalam rentang waktu tanggal 20 dan 21 Juni 2023," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam sambutannya di Gedung KPU RI, Minggu (2/7).

Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa telah dilakukan rekapitulasi berjenjang di masing-masing KPU Provinsi sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat nasional yang diadakan hari ini.

Selain anggota KPU dan perwakilan partai nasional, rapat pleno terbuka ini juga dihadiri oleh anggota Bawaslu, anggota DKPP, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Staf Ahli Panglima TNI, Ditjen Dukcapil, perwakilan dari Polri, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat pleno, KPU menetapkan ada 204,8 juta atau tepatnya 204.807.222 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

"Total pemilih dalam DPT di dalam maupun luar negeri pemilih laki-laki 102.218.503 pemilih, pemilih perempuan 102.588.719 pemilih," kata Hasyim.

Adapun total jumlah pemilih tetap dari 38 provinsi untuk Pemilu 2024 adalah sebanyak 203.056.748 orang dengan pemilih laki-laki 101.467.243 orang dan 101.589.505 orang.

Sementara untuk pemilih di luar negeri 751.260 laki-laki dan 999.214 perempuan. Maka total pemilih di luar negeri ada 1.750.474 orang.

Baca Juga:

DPT Pemilu 2024 di Jakarta Sebanyak 8.252.897 Orang

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Pemilu 2024 mendatang. Jumlah DPT Jawa Barat, yakni 35.714.901 pemilih tersebar di 140.457 TPS.

Jawa Timur dengan 31.402.838 pemilih tersebar di 120.666 TPS. Jawa Tengah 28.289.413 pemilih tersebar di 117.299 TPS.

"Sumatera Utara 10.853.940 pemilih tersebar di 45.875 TPS, dan Banten dengan 8.842.646 pemilih tersebar di 33.324 TPS," kata anggota KPU Betty Epsilon Idroos.

Tidak hanya provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, Betty juga mengungkapkan provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit.

Lima provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara dan Papua. Yang paling rendah jumlah pemilihnya Papua Selatan dengan pemilih 367.269 pemilih di 1770 TPS. Papua Barat dengan 385.465 pemilih tersebar di 1923 TPS. Papua Barat Daya dengan jumlah pemilih 440.826 tersebar di 2156 TPS.

"Kalimantan Utara dengan 504.252 pemilih tersebar di 2295 TPS dan Papua dengan 727.835 pemilih tersebar di 3109 TPS," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Tahapan Pemutakhiran DPT Pemilu 2024, Bawaslu Jangan Sampai Kecolongan

#KPU #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan