DPRD: Pemprov DKI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tangani Virus Corona
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra Mohamad Taufik meminta Pemprov untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam pencegahan penularan virus corona agar tidak semakin meluas.
Menurut dia, komunikasi itu penting dilancarkan agar bisa kompak melakukan upaya langka-langkah penangggulangan virus mematikan yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu.
Baca Juga:
Pemprov DKI: Penyebaran Virus Corona Bukan Terjadi di Pemukiman Kumuh
"Sistem tupoksinya sudah ada dari pemerintah, sekarang yang musti ditangani adalah bagaimana menghambat penyebaran dan mencegah penyebaran (virus corona)," kata Taufik di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia juga mendesak Pemprov DKI untuk lebih menggencarkan upaya persuasif agar masyarakat yang terindikasi positif COVID-19 wajib melaporkan diri ke rumah sakit rujukan untuk ditangani secara cepat dan tepat.
Lebih lanjut, kata dia, masyarakat yang positif terpapar virus corona wajib melaporkan riwayat komunikasi yang telah dilakukan masyarakat tersebut agar rekam jejak penularan virus korona bisa terdeteksi dengan baik.
Baca Juga:
Virus Corona Merebak, Istiqlal Tetap Gelar Tarawih dan Buka Puasa Bersama
“Saran saya begini, bagaimana Pemprov DKI mendorong supaya orang yang terkena corona itu mengaku, dan kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang yang pernah berkomunikasi selama dia punya corona, supaya orang-orang itu melakukan cek ke rumah sakit untuk cek badan," ungkap Taufik.
Di samping itu juga, Taufik mengingatkan agar Pemprov DKI harus memperkuat sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mencegah virus corona. (Asp)
Baca Juga:
Kartun 'The Simpson' Ramalkan Tom Hanks Terinfeksi Virus Corona
Bagikan
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?