Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Koordinator Komisi D DPRD DKI M. Taufik mengatakan Senin (11/11) pekan depan jajaran Komisi D akan melanjutkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama sejumlah SKPD.
Taufik pun menegaskan akan kembali menyisir satu persatu pagu anggaran agar tujuan pembangunan yang diprioritaskan tercapai. Pagu anggaran yang dinilai kurang bermanfaat dipastikan bakal dicoret.
Baca Juga:
Dilaporkan ke Badan Kehormatan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatannya
"Kita terus sisir satu persatu anggaran yang diajukan oleh mitra, program yang dinilai kurang bermanfaat saya pastikan tersisir dan dicoret. Kalau soal mengajukan kan sah-sah saja, tapi pasti kita bahas dan pertimbangkan," jelas Taufik di Jakarta, Jumat (8/11).
Selanjutnya KUA-PPAS akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) besar usai pembahasan di lima komisi DPRD bersama para SKPD terkait selesai dilakukan.
Jika pembahasan KUA-PPAS dalam Banggar telah disetujui, maka secepatnya penandatangan MoU (memorandum of understanding) akan dilakukan dalam Sidang Paripurna antara Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia pun mengingatkan kepada SKPD untuk prioritaskan kegiatan pembangunan dalam KUA-PPAS tahun 2020. Kebijakan itu bertujuan agar anggaran yang disusun benar-benar berdampak dan dirasakan warga Ibu Kota.
"Sudah dua pekan Komisi D melakukan pembahasan usulan anggaran dari mitra kita, saya selalu ingatkan agar mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat," kata Taufik.
Baca Juga:
Komisi D sendiri bermitra dengan tujuh SKPD, masing-masing Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, dan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda DKI. (Asp)
