Andika Pratama
MerahPutih.com - Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan aset berupa tanah yang melibatkan Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Terkait kasus tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyarankan agar Yoory dinonaktifkan dulu selama proses hukum berlangsung.
Baca Juga
"Supaya operasional perusahaan tidak terganggu dan agar para pihak yang sering dimintai keterangan oleh penegak hukum bisa saja dinonaktifkan dulu," katanya du Jakarta, Kamis (11/6)
Selain itu, penonaktifan dilakukan agar Yoory fokus menghadapi persoalan hukumnya. Juga, demi citra baik BUMD DKI itu. Menurut dia, Yoory belum perlu diganti. Kecuali, jika dia ditetapkan sebagai tersangka.
"Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, belum perlu diganti," imbuhnya.
PD Sarana Jaya adalah BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di ibu kota. Di antaranya pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan hunian dengan uang muka Rp 0, alias program DP 0 rupiah.
Pengadaan tanah yang kini tengah diselidiki korps baju cokelat, sebagian di antaranya akan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
Baca Juga
PKS Minta Pemprov DKI Siapkan Kapal untuk Mobilitas Warga Pulau Seribu
"Memang sebagian kita mau adakan DP (Rp) 0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Iya, (yang diperiksa) bukan hanya DP Rp 0," kata Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, kepada wartawan, Senin (9/2) lalu
Yoory belum menjelaskan secara gamblang soal pemeriksaan tersebut. Namun dia menyatakan, sudah ada beberapa orang di PD Sarana Jaya yang dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri. (Pon)
