DPRD DKI Pertanyakan Pembagian Bansos COVID-19 untuk TNI dan ASN

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak COVID-19 selama pelaksanaan PSBB di ibu kota.

Namun. langkah baik itu mendapat kritikan dari DPRD DKI Jakarta di mana dalam Kepgub ini tercatat ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI aktif yang berhak menerima bansos.

Baca Juga

Anies Terbitkan Kepgub Bansos Bagi Warga Terdampak PSBB

"Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/4)

Menurutnya, Pemda DKI juga telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos itu. Pihak swasta itu berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak.

"Informasi dari Pasar Jaya, mereka telah melibatkan retail besar, seperti Lotte Mart, Hypermart dan Transmart. Pihak swasta ini diminta menyuplai bansos senilai yang sama dengan pasar jaya untuk tanggal-tanggal tertentu," jelas dia.

Dari data yang ia terima, bansos yang dipasok dari pihak swasta ini hampir separuh pasokan bansos yang dibutuhkan penerima sesuai Kepgub, yakni 1,194 juta kepala keluarga.

Untuk Lottemart memasok hingga 175 ribu paket, Hypermart 110 ribu paket, dan Transmart 252 ribu paket bansos. Total pasokan bansos dari retail swasta ini mencapai 537 ribu paket.

"Mungkin mekanismenya beli langsung. Swasta menyediakan paket sesuai pesanan, isi komoditasnya sama, nilainya juga sama sekitar Rp 600 ribu. Nanti pasar jaya yang membelinya sesuai alokasi bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," terang dia.

Di sisi lain, tegasnya, Perumda Pasar Jaya juga menyediakan 598 ribu paket bansos yang dikemas sendiri. Pengemasan bansos itu dilakukan di Jakgrosir induk di Pasar Induk Kramat Jati, lalu Jakgrosir Kedoya, Jakgrosir walang baru, gedung baru pasar rumput dan gedung JIEP.

Mujiyono berpendapat, pendistribusian bansos harus dievaluasi menyeluruh. Karena penjadwalan banyak yang berubah, ada yang mundur hingga empat hari.

"Kasian masyarakat, mereka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.

Selain berisi daftar nama dan data 1.194.633 keluarga penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemprov DKI senilai Rp149.500 per paket.

Ditegaskan juga tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial.

Baca Juga

4 SMK di Pasar Minggu Disulap Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Tenaga Medis COVID-19

Adapun bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.

Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di DKI. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. (Asp)