DPRD DKI Klaim Jakarta Alami Perubahan Selama PSBB

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik membela Gubernur DKI Anies Baswedan soal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Menurut Taufik, selama ini PSBB di Jakarta berjalan bagus.

"Saya kira pertama ada perubahan di penghujung 14 hari itu ada perubahan yang menurut saya cukup baik ya," jelas Taufik kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

Hal itu disampaikan menyusul adanya kalangan yang mengkritisi pelaksanaan PSBB di Jakarta. Terutama dari segi ketidaktegasan hingga membuat masyarakat masih banyak beraktivitas.

Taufik melanjutkan, PSBB pertama sudah bagus karena ada lockdown local di tingkar RT/RW dan pengawasan di tingkat lokal berjala maksimal. Taufik berharap di PSBB jilid dua harua ada sanksi yang lebih tegas.

"Iya harus lebih ketat. (Sanksi denda dan penjara) itu kan nanti penerapan sanksi punya tahapan, jadi kita ikuti saja. yang jelas pemprov harus lebih tegas," jelas politikus Gerindra ini.

Pemprov DKI Jakarta diminta mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona di pasar tradisional selama pelaksanaan PSBB. Pelanggaran dinilai masih banyak terjadi.

Ia menuturkan, sejauh ini masih terjadi banyak pelanggaran pembatasan sosial dan beberapa protokol kesehatan serta pencegahan virus corona di pasar, sehingga menambah risiko penularan di tengah masyarakat.

“Pasar kan tidak boleh tutup, ada juga pakai online, tapi orang kadang kala mungkin kebiasaan belanja secara langsung sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja dengan langsung melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat,” kata Taufik.

Baca Juga:

DPRD DKI Ngotot Ajang Formula E tak Bisa Dibatalkan

Taufik meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa atau pembeli. Termasuk, memastikan penegakan kedisiplinan pada pedagang dan pembeli di wilayah pasar tradisional.

“Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan corona. Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat,” katanya. (Knu)