Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2020.
DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87,95 triliun. APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp82,195 triliun dan rencana Penerimaan Pembayaran sejumlah Rp5,760 triliun.
Baca Juga:
Ada sejumlah catatan yang turut dilampirkan oleh legislatif untuk menjadi bahan evaluasi eksekutif.
"Sulit sekali bagi kami selaku anggota DPRD mendapatkan data rinci selama proses (APBD) ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12).
Idris juga mengatakan, Fraksi PSI juga tetap mengkritik item-item pengadaan yang menurutnya belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
"Anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis," papar dia.
Tak hanya PSI, partai pendukung seperti PKS juga memberikan catatan khusus pada Pemprov DKI. Hal itu disampaikan oleh Achmad Yani.
"Saya bacakan beberapa catatan, saran, dan masukan bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat," kata Achmad saat membacakan dokumen Raperda APBD 2020.
Baca Juga:
Pada bidang pemerintahan, DPRD DKI menyepakati bahwa ada pengurangan anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Tim ini pun akan dievaluasi dalam melaksanakan tugas agar tidak terulang kasus rangkap jabatan.
"Untuk perekonomian, DPRD berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dilaksanakan setelah moratorium dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, eksekutif, dan seniman," tutur dia.
Lalu pada bidang keuangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi sorotan karena pendapatannya hanya Rp 1,3 triliun padahal seharusnya bisa lebih besar.
Sedangkan bidang pembangunan dan lingkungan hidup, sama seperti sebelum-sebelumnya masih disoroti masalah banjir dan kemacetan.
"Pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI Jakarta sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan boarding school untuk membantu rakyat kurang mampu agar dapat bersekolah, tetapi rencana ini harus ada kajian komprehensif," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Sempat Nolak, DPRD Dorong Pemkab Kepulauan Seribu Anggarkan Kapal Jenazah
